TILIK.ID — Wakil Sekjen Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) MHR Shikka Songge kembali mengkritisi KAHMI. Kali ini terkait rencana kehadiran Jokowi di acara Rapim I pada 1 April mendatang.
Dia mengatakan Presidium KAHMI harus diingatkan agar kebijakan organisasinya tidak melampaui batas, ilmu, dan moral.
“Jangan sampai kebijakan MN KAHMI, membawa malapetaka, merusak marwah organisasi yang selama ini kita hormati dan kita kawal berbagai perannya,” kata Shikka Songge, Jumat malam (29/3/2024).
Menurutnya, ambisi kekuasaan secara personal, tentu tidak ada yang melarang, tetapi ingat juga akan hak orang lain yang berbeda pandangan dalam tubuh MN KAHMI itu sendiri.
Dia mengingatkan KAHMI adalah rumah bersama, tempat tumbuhnya etika dan etos kaum intelekatual muslim yang siap mengabdi kepada umat dan bangsa.
Oleh karena itu, setiap langkah kebijakan organisasi harus diformulasikan dengan baik, agar tidak merusak harmoni kita sesama alumnus HMI dan tidak merusak pranata organisasi.
“Untuk kawan-kawan Presidium dan semua fungsionaris MN KAHMI jangan mengerdilkan fungsi dan peran institusi MN KAHMI ini hanya untuk urusan pragmatisme, ambisi personal semata!” ujarnya.
“Jangan pula, Presidium MN KAHMI meniru cara-cara tercela Joko Widodo yang berambisi membangun dinasti kekuasaan, lalu sesuka hati merusak tatanan dan kehormatan negeri ini dengan otoritasnya sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.”
Dia pun mengajak kepada Presidium dan segenap Pengurus MN KAHMI memberikan perhatian serius pada proses perkaderan di HMI. Nilai nilai Perkaderan HMI perlu dihargai dan dijunjung tinggi dengan menghargai adab dan cara-cara berorganisasi
“Ingatlah, apapun bentuk keburukan dan ketercelaan pada perilaku berorganisasi yang dilakukan oleh almuni dan senior, itu akan juga berdampak negatif, bahkan bisa menjadi contoh yang buruk bagi para adik-adik yunior di level komisariat dan cabang,” kata Songge.
“Karena itu dengan tulus hati dan penuh tanggung jawab, saya mengimbau dan menyampaikan sikap saya kepada Presidium MN KAHMI dan Pengurus pada umumnya,” tegasnya.
Songge meminta agar membatalkan kehadiran Presiden Joko Widodo pada Forum Rapimnas yang akan berlangsung pada 1 April 2024 mendatang.
Karena menurutnya, Forum Rapimnas yang mengundang kehadiran Joko Widodo akan menjadi tercela di mata organsiasi HMI, umat dan bangsa.
Mengundang Joko Widodo menghadiri acara Rapimnas MN KAHMI dalam kondisi politik yang muram ini, ibarat kita membakar atau meruntuhkan rumah besar kita sendiri.
“Tentu kita semua memahami alasannya bahwa di MK saat ini sedang bergulir sidang gugatan hasil Pemilu, Pilpres yang dinilai curang secara terstruktur, masive dan sistemik,” ungkapnya.
Dijelaskan, Presiden Joko Widodo menggunakan instrumen dan infrastruktur negara, memobilisasi perangkat pemerintah baik sipil, Poliri, dan TNI untuk memenangkan Paslon 2 (Prabowo – Gibran). Apalagi Gibran anak kandung Presiden Joko Widodo sendiri.
“Hal demikian merupakan bentuk kejahatan yang paling brutal sepanjang sejarah politik Indonesia,” beber Songge.
Begitu juga di DPR RI akan bergulir atau akan dilaksanakan sidang Hak Angket dengan menyoal dan menyoroti hal yang sama, yaitu kecurangan Pilpres.
“Oleh sebab itu mengundang Joko Widodo dalam agenda Rapimnas tentu menjadi sangat tidak relevan, bahkan kontraproduktif.
Dia meminta ada baiknya kawan-kawan MN KAHMI menahan diri untuk tidak gegabah mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rapimnas, sebab kehadiran Presiden Jokowi di arena Rapimnas mengesankan institusi MN KAHMI menjadi bahagian dari konspirasi kejahatan politik Pemilu saat ini, atau setidak-tidaknya dengan sengaja menyeret institusi MN KAHMI ke dalam pusaran kejahatan politik Pilpres.
Apalagi, kejahatan politiknya yang menodai akal sehat dan adab bernegera, yang sementara sedang disoroti di ruang publik. Betapa malunya seorang Presiden hari ini, sepak terjang dan kebijakannya diadili oleh publik.
“Untuk itu pula saya mengajak kawan-kawan segenap fungsionaris MN KAHMI untuk menghormati dengan menjaga perasaan para sesepuh umat dan sepuh bangsa, para guru besar universitas, para akademisi, dan kaum cerdik-cendikia yang tengah resah dan pilu karena negerinya sedang diterjang badai kejahatan politik,” pintanya.
Menurutnya, negara dan rakyat tertimpa beban demoralitas yang memalukan dan juga kontiniutas perkaderan adik-adik HMI di berbagai komisariat dan cabang Se-Indonesia perlu dituntun dengan moralitas dan integritas para senior yang berhimpun dalam MN KAHMI.
Peristiwa kecurangan Pemilu, khususnya Pilpres 2024 merupakan praktek perilaku bernegara yang buruk dan memalukan. Apalagi berbagai pihak telah menyampaikan pandangan bahwa terdapat dugaan kuat keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam kecurangan tersebut.
“Betapa runyamnya negeri ini bila dipimpin oleh seorang presiden yang minus moralitas dan integritas,” pungkas Instruktur NDP tingkat nasional HMI ini. | sal
Komentar