TILIK.ID — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (23/6/2025).
Rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri RI dilakukan secara online melalui zoom meeting dari ruang rapat Measa Laro Lt 2 Setda Bombana.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, berlangsung dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta.
Rakor menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, Deputi III KSP Edy Priyono, serta Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi.
Dari pihak Pemda Bombana, Rakor ini diikuti oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana para Kepala Dinas serta sejumlah perangkat daerah terkait lainnya.
Pada Rakor Pengendalian Inflasi. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa Rakor rutin digelar setiap awal bulan untuk memantau perkembangan inflasi bulan sebelumnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menangani inflasi, terutama di wilayah yang mencatatkan angka inflasi tinggi.
“Kami berharap daerah-daerah yang tinggi angka inflasinya dapat menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan,” ujar Tomsi.
Ia juga melaporkan bahwa, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam.
Untuk itu, Tomsi mengimbau seluruh daerah untuk terus berkoordinasi dengan BPS setempat serta merencanakan penanaman komoditas strategis seperti cabai rawit sebagai upaya pengendalian inflasi jangka menengah.
“Pemerintah daerah harus aktif memantau harga kebutuhan pokok, memperkuat cadangan pangan daerah, dan melakukan langkah konkret untuk menekan laju inflasi,” tegasnya.
Dikatakan, untuk menelan inflasi, pentingnya bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengendalian inflasi menurutnya bukan tugas satu pihak saja, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Bulog.
Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini mengungkapkan bahwa komoditas penyumbang utama inflasi April 2025 meliputi bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk.
Sedangkan komoditas yang berhasil meredam inflasi antara lain cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
“Harga telur ayam ras hingga minggu pertama Mei 2025 naik sebesar 0,33 persen. Di sisi lain, harga bawang putih turun 1,51 persen dibandingkan April 2025,” jelas Puji.
Sementara itu Bupati Bombana menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan pengendalian inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk pelaku usaha, distributor, dan masyarakat, agar inflasi di Kabupaten Bombana tetap terkendali dan tidak berdampak pada daya beli masyarakat,” ujar Burhanuddin usai mengikuti rakor.
Lebih lanjut Bupati mengatakan rakor ini menjadi upaya strategis dalam memastikan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga, mendukung daya beli masyarakat, serta menjamin ketersediaan bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bombana. |••
