oleh

Mahfud MD: Mau Mendirikan Front Apapun Boleh, Asal .. ..

TILIK.id, Jakarta — Beberapa jam setelah ormas Front Pembela Islam (FPI) dinyatakan sebagai organisasi terlarang, 30 Desember 2020, sejumlah pentolan organisasi itu mendeklarasikan Front Persatuan Islam disingkat FPI juga.

Pendirian FPI itu pun mengundang perhatian publik, dan juga mengundang pertanyaan. Bolehkah mendirikan organisasi yang serupa? Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, secara singkat, bisa.

Mahfud mengatakan itu saat ditanya wartawan dan dijawab secara singkat pada Rabu sore. Mahfud baru menjelaskan banyak di akun twitternya pada Jumat siang (1/1/2021).

“Ada yg tanya, bolehkah org mendirikan Front Pejuang Islam? Blh sh, asal tak melanggar hukum dan tak mengganggu ketertiban umum. Dulu Partai Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, lalu PPP, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan kemudian ada DDII yg legendaris. Scr hukum boleh,” tulis Mahfud di akun twitternya.

Mahfud mengatakan, dulu mendirikam parpol boleh. Dibubarkan dan kemudian ada yang berfusi. Seperto halnya Partai Nasional Indonesia (PNI) berfusi, kemudian dibubarkan dan lahir PDIP, PDIP, PNBK, dan lainnya.

“Dulu PNI berfusi dan bubar kemudian melahirkan PDI, PDIP, PNBK jg boleh. Dulu NU pecah sampai melahirkan KPP-NU jg boleh sampai akhirnya bubar sendiri. Partai Sosialis Indonesia yg dibubarkan era Orla jg melahirkan organisasi2 baru dan intelektual2 brillian jg boleh,” cuit Mahfud MD.

Soal pekarangan ormas dan parpol, Mahfud MD mengatakan, sekarang ini masih ada 444.000 ormas dan ratusaab partai politik yang tidak dilarang. Jika pun mau mendirikan Front apapun, menurutnya, silakan.

“Skrng ini ada ada tdk kurang dari 444.000 ormas dan ratusan partai politik, jg tak dilarang. Mau mendirikan Front Penjunjung Islam, Front Perempuan Islam, Forum Penjaga Intelektual boleh. Prinsipnya asal tdk melanggar hukum. Yg bagus akan tumbuh, yang tak bagus layu sendiri,” tulisnya lagi.

Front Pembela Islam (FPI) dinyatakan sebagai ormas terlarang melalui SKB tiga Menteri, yakni Mendagri, Menkumham, dan Menkominfo, serta 5 pimpinan lembaga setingkat menteri, yaiitu Kejaksaan Agung, Polri, TNI, BIN dan BNPT.

SKB itu berisi 7 point yang merupakan konsekuensi dari tidak terdaftarnya FPI sebagai ormas tercatat. Dalam point itu pun pemerintah dengan tegas menyatakan larangan kepada FPI untuk menjalankan aktivitasnya.

Keluarnya keputusan itu pun langsung menjadi polemik. Banyak yang mempertanyakan dasar hukum pelarangan kegiatan FPI. Ada pula mengamat menyebut langkah pemerintah melanggar hukum.

Margarito Kamis, Fadli Zon, Fahri Hanzah, Refly Harun, Rocky Gerung, Tengku Zulkarnain, Prof Suteki, dan sejumlah politikus ikut mempertanyakan dasar hukum pelarangan aktivitas FPI. (lms)

Komentar