TILIK.ID — Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir H Burhanuddin M.Si menargetkan mencetak 10 ribu hektar sawah hingga tahun depan di Kabupaten Bombana.
Target Burhanuddin itu muncul setelah dirinya dilantik sebagai Ketua DPC HKTI Kabupaten Bombana oleh Sekjen HKTI Abdul Kadir Karding di Kendari, Kamis (10/9/2026).
Burhanudddin dilantik bersama dengan ketua-ketua DPC HKTI Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara. Sedangkan Ketua HKTI Sultra dipegang Mayjend TNI (Purn) Andi Sumangerukka.
Usai dilantik, Burhanuddin menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi organisatoris. Organisasi HKTI, kata dia, harus menjadi kendaraan perjuangan untuk memastikan kepentingan petani benar-benar masuk dalam agenda pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar amanah organisasi. Ini ruang untuk memperjuangkan kepentingan petani Bombana. Mayoritas masyarakat Bombana menggantungkan hidup dari sektor pertanian,” ujar Burhanuddin.
Ia menyebut penguatan produksi pertanian menjadi salah satu agenda utama HKTI Bombana selama lima tahun ke depan. Fokus tersebut mencakup pengembangan persawahan, perluasan areal pertanian, pengembangan palawija, serta peningkatan akses petani terhadap program pemerintah.
Salah satu target yang dipasang adalah menjadikan Bombana sebagai salah satu lumbung padi untuk memenuhi kebutuhan wilayah kepulauan di Sultra.
Untuk mencapai sasaran itu, peningkatan skala produksi dan daya saing pertanian dinilai menjadi pekerjaan yang tidak bisa ditunda.
“Target kita jelas. Produksi naik, petani sejahtera. HKTI harus hadir memastikan programnya sampai ke bawah,” katanya.
Namun target produksi tidak akan banyak berarti jika persoalan fundamental petani belum diselesaikan. Salah satunya adalah pengairan yang selama ini menjadi faktor penting dalam keberlanjutan produksi pertanian.
Karena itu, agenda perluasan sawah melalui program cetak sawah baru harus berjalan beriringan dengan pembangunan dan pemenuhan infrastruktur pendukung.
“Tanpa air yang memadai, penambahan luasan lahan berpotensi tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan produksi,” ujarnya.
Burhanuddin mengungkapkan, lebih dari 10 ribu hektare lahan diproyeksikan untuk program cetak sawah baru yang pelaksanaannya direncanakan berlangsung tahun ini hingga tahun depan.
“Kementerian Pertanian sudah turun untuk melakukan peninjauan terkait cetak sawah baru,” ungkapnya.
Pada titik inilah koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan organisasi petani menjadi penting.
Program perluasan lahan membutuhkan dukungan kebijakan sekaligus kepastian terhadap kebutuhan dasar petani di lapangan.
Burhanuddin mengatakan persoalan air akan menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, perluasan areal persawahan harus diikuti dengan penyelesaian kebutuhan irigasi agar program tidak berhenti sebatas pencetakan lahan.
HKTI Bombana juga diproyeksikan menjadi jembatan komunikasi antara petani dengan pemerintah. Jaringan organisasi hingga tingkat nasional dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan petani secara lebih terstruktur.
“HKTI memiliki jejaring yang cukup baik dengan pemerintah pusat. Insya Allah ini jadi langkah lebih baik untuk membantu menyampaikan aspirasi petani Bombana,” jelasnya.
Di sisi lain, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi faktor penting untuk memastikan program pertanian tidak berhenti pada perencanaan.
“Pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan program nasional sesuai kondisi riil petani dan karakteristik lahan di Bombana,” kata Burhanuddin.
Namun Burhanuddin juga menghadapi pekerjaan besar. Target 10 ribu hektare lebih bukan sekadar angka dalam agenda pertanian. Di balik angka tersebut terdapat kebutuhan air, infrastruktur, kepastian lahan, produktivitas, pasar, serta kesejahteraan petani yang harus dipastikan berjalan secara beriringan. |••
Komentar