oleh

Workshop PP TIM: Selamatkan Negeri Syariah dan Bangsa dari Narkoba

TILIK.ID — Bidang Pemberdayaan Perempuan Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM) menggelar Workshop melalui webinar bertema “Menguak Narkoba, Menyelamatkan Negeri Syariah dan Bangsa”, Ahad siang sampai sore (18/7/2021).

Webinar diisi sejumlah narasumber kompeten dan pakar. Mereka antara lain Kepala BNN 2012-2016 Brigjen Pol Anang Iskandar, pakar motivator ESQ, Ary Ginanjar, Kepala BNN Aceh Brigjen Polisi Heru Pranoto, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reihard Golose, Anggota Komiisi III DPR M Nasir Jamil, Koordinator Presidium MN FORHATI Hj Hanifah Husein, anggota DPR Elliza Saaduddin Djamal, Ketua Forum Bela Negara Ir Teuku Marzuki, dan lainnya.

Ketua Umum PP Taman Iskandar Muda Dr Ir Surya Darma MBA mengatakan Aceh mengalami peningkata kriminalitas yang mencengankan. Ada anak membunuh, tingkat perkosaan meningkat.

“Bahkan yang membuat kita miris adalah ternyata tingkat pengguna narkoba di Aceh ada sekitar 82 ribu orang atau 2,8 persen dari jumlah penduduk Aceh. Ini data dari BNN tahun 2020,” kata Surya Darma.

Selain itu, kata Surya Darma, kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak terus meningkat. Mengapa kasus seperti ini banyak terjadi di negeri Serambi Mekah, ini sebuah pertanyaan.

“Di negeri Syariah Seram Mekah seperti ini. Apa akar masalahnya, kenapa bisa terjadi. Atas itu kita menggelar Workshop Menguak Narkoba Selamatkan Negeri Syariah dan Bangsa,” kata Surya Darma.

Kepala BNN Aceh Heru Pranoto dalam workshop mengatakan, BNN Aceh tidak sendiri dalam memerangi pengedaran narkoba di Aceh. Selain bersama pemerintah, juga menggandeng stakeholder-stakeholder yang ada.

“Kita bergerak dari kampung ke kampung. Kenapa sasaran kita kampung-kampung? Karena kalau kita flash back ke belakang, memang dulu ganja masih digunakan masyarakat tradisional, kadang-kadang dicampur pada makanan atau minuman,” kata Heru.

Heru mengatakan, minuman seperti kopi Aceh kadang-dicampur dengan ganja. Namanya Kopi Racing., Mie Aceh Racing, dan menu lain yang ada nama Racing.

“Sebenarnya tanpa campuran racing itu, makanan dan minuman Aceh sudah enak. Mengapa harus dicampur lagi dengan ganja. Kalau sudah enak, kenapa pakai racing lagi,” katanya.

Di kesempatan yang sama, mantan Kepala BNN 2012-2016 Anang Iskandar mengatakan, memberantas narkoba harusnya dipilah-pilah. Yang pengedarnya dilakukan tindakan represif, dimasukkan ke penjara, asetnya diambil untuk membiayai rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

“Jadi, misinya orang Aceh adalah, menekan penyalahguna dengan mencegah, melindungi serta merehabilitasi mereka. Dan memberantas pengedarnya, termasuk bahan untuk membuat narkotika,” kata Anang Iskandar.

Menurut Anang, kalau ada orang menanam narkotika, ganja, juga harus diberantas. Tapi orang yang mengonsumsi harus direhabilitasi agar tidak lagi menyalahgunakan narkoba.

Pemberantasan narkoba mestinya dilakukan secara terintegrasi. Namun lembaga yang didirikan untuk itu dianggap belum efektif. Bahkan Badan Narkotika Nasional sudah dipertanyakan keberadaannya.

Hal itu diungkapkan narasumber anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. Nasir mempertanyakan masih bisakah BNN diharapkan memberantas narkoba? Sementara Presiden Jokowi sudah memutuskan Indonesia sudah pada level darurat narkoba.

“Jadi kita evaluasi organisasi ini, apa sudah mumpuni untuk lemudian merusak dan melenyapkan jaringan-jaringan atau bandar narkoba di Indonesia,” katanya.

UU Narkotika, menurut Nasir Djamil, dibikin untuk merespons tingginya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Juga untuk mengajak institusi-institusi lain untuk bersama-sama menyelamatkan Indonesia dari bahaya narkotika.

“Namun dalam prakteknya pasal-pasal yang sering digunakan bukan pasal 127, sehingga lemudian Lapas penuh sesak dengan pengalah narkoba. Mereka di dalam bertemu dengan bandar, jadi seperti ikan bertemu dentan air. Itupula sebabnya mengapa banyak oknum petugas terlibat,” ujarnya.

Narasumber dari Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) membahas soal ketahanan keluarga. Kunci dari pemberantasan narkoba pada mestinya dimulai dari lingkungan keluarga.

Koordinator Presidium MN FORHATI Hj Hanifah Husein mengajak semua kembali menguatkan ketahanan keluarga. Hanifah juga menyarankan oganisasi PKK di sisi pemerintah lebih berdaya dalam membentuk ketahanan keluarga.

“Yang kami FORHATI concern adalah ketahanan keluarga. Program PKK sebagai lembaga resmi mestinya bisa menyentuh ke rumah tangga keluarga,” katanya.

Hanifah Husein juga mengakui program BNN Aceh yang kembali ke lingkungan terkecil masyarakat, yaitu rumah tangga di kampung-kampung Aceh. Karenanya Hanifah kembali mengajak ayo kembali ke keluarga.

“Mari kita kembali ke keluarga dan menyadari betapa berbahayanya narkoba, betapa kita akan kehilangan generasi akibat pengaruh narkoba,” ujarnya.

Hanifah khawatir pihak lain akan mengoutsourcing bangsa ini karena ketidakmampuan generasi, baik individual maupun kepemimpinan akibat narkoba.(den)

Komentar