Oleh Ahmad Khozinudin
(Sastrawan Politik)
LAMA tak terdengar akibat kegagalan kudeta Partai Demokrat, kini Moeldoko kembali bersuara. Mantan Jenderal TNI yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan ini mengatakan sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi panglima atau komando tertinggi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Hal ini merespons sejumlah pihak yang meminta Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Dari awal (komando) presiden, maka dari awal presiden tidak kendor, baik dalam komando pengendalian yang dalam pengawasan itu selalu dilakukan presiden,” kata Moeldoko dalam rekaman wawancara, Sabtu (10/7).
Padahal, beberapa hari ini desakan yang kuat terhadap Presiden Jokowi adalah untuk mundur dari jabatannya. Bukan menjadi panglima penanganan pandemi.
Sejak awal, penanganan pandemi ini ambyar dipimpin Jokowi. Beberapa kali, Jokowi buang badan, bukan memimpin tapi malah melempar tanggung jawab penanganan pandemi.
Misalnya, saat awal pandemi masyarakat menuntut dilakukan lockdown, Karantina Wilayah. Jokowi justru terapkan PSBB yang tanggungjawabnya di Pemda, bukan pemerintah pusat.
Jokowi enggan terapkan Karantina Wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Akhirnya, penangan pandemi tidak terintegrasi, sangat sektoral bergantung pada kesiapan dan kemampuan Pemda yang beragam.
Sudah ada UU No 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinan Kesehatan, Jokowi malah sibuk bikin istilah baru. Dari PPKM mikro hingga PPKM Darurat. Padahal, istilah tersebut tidak dikenal dalam UU dan hanya terkesan untuk menghindari Karantina Wilayah yang berkonsekuensi memberi makan rakyat. Intinya, Jokowi seperti cari kebijakan yang minim tanggung jawab.
Sekarang pun, terapkan PPKM Darurat bukan dengan Perppu tapi buang badan melalui Instruksi Mendagri. Sehingga, yang berada digaris depan dalam menangani pandemi adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Apa itu bukan buang badan?
Sudahlah, jangan mengalihkan isu. Rakyat mendesak Jokowi mundur, bukan menjadi panglima penanganan pandemi. Jokowi memang tidak memiliki kemampuan memimpin, makanya menunjuk Luhut Panjaitan sebagai koordinator PPKM.
Lagi pula, yang dibutuhkan rakyat bukan seberapa banyak rapat yang dilakukan Jokowi. Tapi apa dari hasil rapat itu? Kalau banyak rapat tapi jumlah korban terus meningkat, apa gunanya rapat? Kalau setiap hari kerja, kerja dan kerja tapi hasilnya utang, utang dan utang, buat apa kerja?
Sudahlah, kami lelah menjadi rakyat yang dipimpin Jokowi. Sebaiknya, segera susun pidato pengunduran diri. Itu lebih solutif, ketimbang mengklarifikasi menjadi panglima penanganan pandemi.
Komentar