Bupati Bombana Minta Bantuan Infrastruktur dari Pusat, Ridwan Bae: Saya Perjuangkan

WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI SERAP ASPIRASI UNTUK BOMBANA

TILIK.ID — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir. H. Ridwan Bae melakukan kunjungan kerja rases untuk menyeral aspirasi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bombana.

Ridwan Bae diterima Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Ahad (26/7/2026).

Hadir pada kesempatan itu Sekda Kabupaten Bombana Ir Syahrun ST, MPWK, Wakil Ketua DPRD Salman, Forkopimda, Pimpinan OPD, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, pinpinan parpol, dan stake holder pembangunan di Bombana.

Ridwan Bae hadir untuk mendengar dan menyerap aspirasi pemerintah dan stake holder di Kabupaten Bombana. Ridwan juga akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bombana.

BACA JUGA :  Di HUT ke-28, PKB Ajak Prabowo dan DPR Merevisi 108 UU

Bupati Burhanuddin menyampaikan bahwa Bombana memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan kelautan.

Namun, pembangunan masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar.

Sejumlah usulan prioritas disampaikan, antara lain peningkatan jalan strategis, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, serta penguatan konektivitas antarwilayah, termasuk sejumlah ruas jalan di daratan Bombana dan Pulau Kabaena.

BACA JUGA :  Rakor PMD Bombana Petakan Persoalaan Desa, Produk Unggulan, dan Dorong Digitalisasi

Burhanuddin juga mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan Bendungan Sungai Poleang, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta penanganan rumah tidak layak huni.

Bupati berharap sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemkab Bombana dapat mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas wilayah, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat.

Ridwan Bae mengatakan seluruh aspirasi pembangunan yang disampaikan akan menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Dia pun berkomitmen memperjuangkan usulan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. |••

Komentar