Bang Sém
KEPANDIRAN dan ketidakmauan belajar akan membuat bangsa ini sansai tak berkesudahan.
Tidak hanya karena Pancasila sebagai lima prinsip moral kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara direndahkan oleh para petingginya sendiri. Pun, karena kepandiran dan kemalasan itu tak pernah henti membuat masyarakat bergaduh.
Pernyataan Puan Maharani, Ketua DPR RI dalam kapasitasnya sebagai salah satu Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), “Semoga Sumatera Barat (Sumbar) menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” (Rabu, 2/9/20) adalah salah satu contoh paling mutakhir.
Ucapan puteri Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pengumuman calon Kepala Daerah gelombang V secara virtual, itu bukan ‘keseleo lidah.’
Ucapan yang menyertai pengumuman rekomendasi atas Mulyadi dan Ali Mukni sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Kepala Daerah 2020, itu adalah ungkapan alam bawah sadarnya.
Ucapan itu adalah ekspresi kepandiran dan kemalasannya untuk mengenali lebih jauh tentang Indonesia, khasnya tentang Sumatera Barat yang dilandasi oleh presumsi keliru tentang masyarakat Sumatera Barat. Termasuk kebanggaan berlebihan tentang Soekarno sebagai ‘pencetus istilah Pancasila’ dalam pidato 1 Juni 1945.
Kekaguman berlebihan yang serta merta menafikan realitas sejarah, bahwa Pancasila adalah pemikiran kolektif yang rumusannya, kemudian diterakan sebagai bagian dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 – 18 Agustus 1945. Sehari setelah Soekarno bersama putera Minangkabau (Sumatera Barat) Mohammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia.
Cucu mendiang Presiden Soekarno, itu buta sejarah — mungkin karena berprinsip ‘saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu’ — bahwa rumusan akhir Pancasila melibatkan putera Sumatera Barat, K.H Agus Salim yang bersama Omar Said Tjokroaminoto ikut menempa Soekarno.
Memandang Sumatera Barat dengan cara keliru dalam konteks mendukung ‘negara Pancasila,’ hanya karena calon PDIP tak pernah unggul di provinsi yang teramat banyak melahirkan gagasan dan tokoh bangsa yang amat konsisten mengamalkan Pancasila, sekaligus menerbitkan dua presumsi negatif.
Pertama, Puan tidak paham dan malas untuk paham tentang Indonesia dan ke-Indonesia-an; dan Kedua, Puan sedang memberi isyarat, bahwa rekomendasi partainya kepada pasangan Mulyadi dan Ali Mukni tak sepenuh hati.
Sumatera Barat merupakan bagian dari wilayah negara Republik Indonesia yang berkontribusi sangat besar dalam proses membangsa – to be nation, ‘menjadi sungguh Indonesia.’
Adat, resam dan budaya Minangkabau sebagai ruh kehidupan masyarakat Sumatera Barat merupakan salah satu modal kultural dalam proses perumusan Pancasila, terutama karena budaya Minangkabau bersifat egaliter dan kosmopolit, sekaligus membuktikan bagaimana prinsip bhinneka tunggal ika mewujud secara praktikal dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
Keberadaan para tokoh minangkabau (katakanlah) sejak Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, kemudian Haji Agus Salim, Abdul Muis, Nur Sutan Iskandar, Muhammad Yamin, Mohammad Hatta, Syafe’i, Mohammad Natsir, Hamka, Syafe’i, Rahmah el Yunusiah, Rohana Kudus, Rasunah Said, Tan Malaka, Sjahrir, H. Gafar Ismail, Rosihan Anwar, sampai generasi berikutnya seperti Taufiq Ismail, Fahmi Idris, dan lain-lain menunjukkan bagaimana peran dimensional Sumatera Barat dalam keseluruhan konteks ke-Indonesia-an.
Bangsa ini tak akan pernah mengenal istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menegaskan integralitas kebangsaan, bila Mohammad Natsir tidak melaungkan mosi integral (setelah berdialog dengan tokoh Betawi, KH Noer Ali), pasca Republik Indonesia Serikat (RIS).
Ucapan Puan, ‘Semoga Sumatera Barat menjadi Provinsi yang mendukung Negara Pancasila,’ secara konotatif dan denotatif menggambarkan, menjelaskan kepada kita mengapa dia gagal dan tak menghasilkan karya kongkret ketika menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014-2019).
Di sisi lain, ucapan itu, memberi isyarat, siapa dan darimana inisiatif munculnya Rencana Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang ditarik dari agenda legislasi.
Meminjam pandangan Carole Fortin, seorang master hipnoterapi, ucapan — sekaligus pilihan kata-kata, kalimat dan artikulasi — ucapan Puan, menunjukkan, alam, bawah sadar yang selalu bersifat reaktif. Reaksinya membabi-buta, mengekspresikan dorongan hati, terhadap sesuatu pemahaman yang secara penetratif hipodermis masuk ke dalam otak.
Pernyataan yang keluar dari alam bawah sadar, tidak mampu memperhitungkan semua nuansa yang diinginkan (yang dilakukan oleh orang yang sadar) untuk memecahkan kode pesan dari pernyataan yang diucapkan.
Pernyataan itu tercetus, karena subyek yang mengeluarkan pernyataan, menerima ide secara en bloc, tak peduli benar atau salah. Baik ide yang berkembang dari lingkungan sekitar (orang tua, lingkungan dalam partai politik dan akademisi yang berpandangan sama).
Pernyataan itu, akhirnya secara otomatis mengekspresikan apa yang menjadi impresi sebelumnya. Begitu muncul ‘perasaan’ gusar’ terhadap sesuatu — misalnya, karena selalu gagal memenangkan Pilkada di Sumatera Barat — langsung diekspresikan melalui pernyataan.
Kata-kata yang keluar dalam pernyataan alam bawah sadar seseorang, menunjukkan monolog batinnya sendiri dan mengemuka melalui pernyataan yang menggunakan kata-kata secara harafiah. Termasuk bahasa emosi.
Pernyataan yang menggambarkan alam bawah sadar, merupakan reaksi kuat atas kekuatiran berlebihan yang berkembang dalam waktu sangat lama. Tercetus sedemikian rupa, kala membayangkan sesuatu tujuan sulit dicapai.
Pernyataan spontan yang keluar dari alam bawah sadar, dipengaruhi oleh kecemasan atau harapan tentang masa depan. Jika subyek mengilhami citra perubahan yang diinginkan, yang memercik adalah emosi positif. Sebaliknya, jika citra perubahan tergambarkan mencemaskan, yang mengemuka adalah emosi negatif. Karena dengan efek riak, pernyataan spontan itu terstimulasi oleh arus pemikiran yang masuk ke otak dalam waktu yang lama.
Secara politik praktis, pernyataan alam bawah sadar seringkali menunjukkan, taktik melahap strategi. Pernyataan semacam itu, menjadi pintu masuk untuk mengetahui secara lebih dalam perbincangan apa saja (secara ideologis) yang sering mengemuka di lingkungan internal – kalangan dekat orang itu.
Dengan begitu, apapun penjelasan sekaligus penafsiran atas pernyataan alam bawah sadar — setelah diucapkan — apalagi penafsiran ulang, akan sia-sia. Karena tak seorangpun — di luar orang yang mengucapkan — bisa menjelaskan maksud dan tujuan pernyataan itu disampaikan.
Tak perlu menuntut Puan Maharani meminta ma’af atas pernyataannya, biarkan saja masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat menunjukkan reaksinya di hasil Pilkada kelak.
Yang perlu dilakukan adalah, para petinggi asal Minangkabau yang ada di sekitar Puan, memberitahu bagaimana semestinya dia mencontoh bagaimana ayahnya, almarhum Taufik Kiemas, berpolitik.
Almarhum adalah politisi yang, “anjalai pamago koto, tumbuah sarumpun jo ligundi, kalau pandai bakato-kato, umpama santan jo tanguli.” Almarhum Taufik Kiemas, sosok politisi yang pandai menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang baik, akan enak didengar dan menarik perhatian khalayak.
Biarkan saja pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur yang disebut Puan telah memperoleh rekomendasi PDIP untuk bertaruk di Sumatera, berjuang sekuat tenaga, menunjukkan dirinya yang memang layak dan patut beroleh kepercayaan rakyat.
Anggang nan datang dari lauik, tabang sarato jo mangkuto, dek baik budi nan manyambuik, pumpun kuku patah pauahnyo. Seseorang akan disambut dengan sukacita, bila budinya baik, perilakunya sopan, termasuk dalam berkata-kata. Kompetitor pun akan berlaku baik. |
Komentar