TILIK.ID — Pakar Antropologi Poliitik Universitas Amsterdam Belanda Profesor Ward Berenschot tampil menjadi narasumber dalam webinar yang digelar Greenpeace Indonesia, Selasa (28/9/2021). Webinar mengambil tema Indonesia dalam Persimpangan Oligarki dan Demokrasi.
Dalam paparannya, Ward Berenschot mengatakan kampanye yang berbiaya tinggi dalam pemilihan umum dapat menurunkan kualitas pemerintah dan demokrasi.
“Hanya kandidat kaya yang dapat berpartisipasi jika pemilu berbiaya tinggi,” kata Ward.
Menurut dia, biaya kampanye yang tinggi mengakibatkan kandidat pemilu menerima bantuan berupa dana kampanye dari perusahaan-perusahaan atau oknum-oknum yang memiliki kepentingan kelompok masing-masing.
Tidak jarang kepentingan kelompok tersebut dapat berdampak buruk bagi publik, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.
“Politikus perlu mengembalikan investasi mereka dengan menggunakan kekuasaan,” katanya.
Penggunaan kekuasaan untuk mengembalikan investasi milik pihak-pihak penyumbang berpotensi menjadi salah satu wujud penyalahgunaan kekuasaan yang menurunkan kualitas demokrasi.
Selain itu, akan terbentuk relasi kuasa antara pihak donor dan politikus yang menjabat sebagai pemerintah. Relasi kuasa tersebut, menurut Ward, mengurangi kapasitas pemerintah dalam menegakkan regulasi.
Ward mengatakan, salah satu yang membuat biaya tinggi adalah mahar politik, pembentukan tim sukses, praktik politik transaksional sebagai upaya membeli suara, dan para kandidat yang perlu mengeluarkan biaya untuk membayar saksi di TPS.
Karena itu, Indonesia membutuhkan perbaikan terhadap persoalan biaya kampanye. Perbaikan tersebut dapat menjadi strategi yang signifikan dan efektif untuk mengatasi korupsi, meningkatkan mutu layanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan memperkuat kapasitas regulasi negara.
Ward menyebut upaya perbaikan tersebut sebagai reformasi pemilu. Mengurangi biaya kampanye dapat dengan meningkatkan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pemerintah bisa menghentikan praktik mahar politik dan meningkatkan dana negara untuk partai politik, serta mengurangi kebutuhan pemilu, seperti mengimplementasikan e-voting (pemungutan suara berbasis elektronik). (bes)
Komentar