oleh

Pengamat Ekonomi: Program Stimulus Ketenagakerjaan Bagus, Tapi …

TILIK.id, Jakarta — Program bantuan stimulus ketenagakerjaan selama pandemi tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Karena itu, perlu dievaluasi untuk lebih fokus pada sasaran yang tepat.

Demikian dikatakan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam dalam keterangannya, Rabu (30/12/2020).

Menurut Piter, Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Ketenagakerjaan yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dan pekerja yang terdampak wabah Covid-19, belum optimal.

“Padahal tujuannya (JPS) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi sayang eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan,” katanya.

Dia menilai Kemnaker lebih fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp600 ribu per bulan. Beberapa program ini perlu dievaluasi.

Seperti diketahui, dalam JPS Kemnaker, terdapat program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha guna menahan pelemahan dampak pandemi. Melalui program tersebut, diharapkan muncul lapangan kerja maupun usaha bagi masyarakat.

Dalam JPS ada pula program Padat Karya yang bertujuan memberdayakan masyarakat utamanya mereka yang menganggur dan setengah menganggur. Kegiatan padat karya akan dilakukan melalui pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat.

Kedua program tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat pelaku industri kecil guna meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia.

Namun Piter mengatakan, memang bagus. Hanya saja masih banyak terjadi bantuan yang tak tepat sasaran di lapangan, sehingga ikhtiar dan modal besar pemerintah dikhawatirkan tidak betul-betul dirasakan masyarakat dan tidak berkontribuai optimal bagi perekonomian domestik.

Karena itu dia menyarankan, agar program bantuan stimulus ketenagakerjaan bisa lebih terarah dan fokus, tidak hanya sekedar membuat program yang justru tidak efektif.

“Begini, pemerintah kan sudah punya kartu Prakerja, juga dari Kementerian Pendidikan pelatihan nonformal yang nilainya hampir triliunan, juga ada Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemnaker. Ini mau dibuat macam-macam lagi?,” kata Piter.

Pemerintah dapat mengembangkan sistem untuk program bantuan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital agar dapat diimplementasikan secara lebih cepat dan lebih efisien.

“Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa dan bisa diberikan dengan cepat dan tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus,” ujarnya. (lmb)

Komentar