oleh

Fadli Zon: Kapolda Harus Bertanggung Jawab, IPW: Copot Kapolri dan Kabaintel

TILIK.id, Jakarta — Peristiwa penembakan anggota Polda Matro Jaya terhadap enam orang rombongan Imam Besar Habib Rizieq Shihab (HRS) di dekat pintu tol Karawang Timur menuai reaksi keras berbagai pihak. Apalagi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyatakan ada enam pengawal HRS tewas ditembak.

Pihak Front Pembela Islam (FPI) sendiri tidak menyebut penembakan itu bukan oleh polisi tapi preman OTK yang melakukan penguntitan dengan tujuan untuk mencelakakan Habib Rizieq Shihab. Namun Kapolda menyatakan lain, bahwa terjadi tembak menembak polisi dengan pengawal HRS.

Atas peristiwa penembakan itu, reaksi keras langsung datang dari anggota DPR RI Fadli Zon. Dia mengecam aksi penembakan yang menewaskan enam orang yang tak bersenjata.

“Kenapa sampai ada tembak mati? memangnya mereka teroris? Polisi jangan gegabah gunakan senjata. Saya sangat yakin pendukung Habib Rizieq cinta damai dan tidak dibelali senjata. Harus diusut tuntas. Jika berlebihan polisi telah melakukan abuse of power. Kapolda harus bertanggung jawab,” kata Fadli Zon di akun medsosnya, Senin (7/12/2020).

Hal yang sama dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Dia meminta Jokowi mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kabaintelkam Polri Komjen Ricko Amelza.

Selain itu IPW mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Independen untuk mengungkapkan, apa yg terjadi sebenarnya. Sebab antara versi Polri dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya.

Polri mengatakan, anggotanya ditembak Laskar Khusus FPI yang mengawal Rizieq. Apakah benar bahwa Laskar PFI itu membawa senjata dan menembak polisi? Agar kasus ini terang benderang anggota Polri yg terlibat perlu diamankan terlebihdahulu untuk dilakukan pemeriksaan.

“Sebab menurut Siaran Pers FPI, rombongan Rizieq lah yang lebih dulu dihadangan sekelompok orang yang berpakaian sipil, sehingga mereka menduga akan dirampok orang tak dikenal di jalan tol,” kata Neta.

Menurut Neta, dalam kasus Cikampek ini muncul sejumlah pertanyaan. Pertama, jika benar FPI mempunyai laskar khusus yang bersenjata, kenapa Baintelkam tidak tahu dan tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini serta tidak melakukan operasi persuasif untuk melumpuhkannya.

Kedua, apakah penghadangan terhadap rombongan Rizieq di KM 50 Tol Cikampek arah Karawang Timur itu sudah sesuai SOP, mengingat polisi penghadang mengenakan mobil dan pakaian preman.

Ketiga, lanjut Neta. jika Polri menyebutkan bahwa anggotanya ditembak lebih dulu oleh Laskar Khusus FPI, berapa jumlah tembakan itu dan adakah bukti bukti, misalnya ada mobil polisi yang terkena tembakan atau proyektil peluru yang tertinggal.

Keempat, dimana TKP tewas tertembaknya keenam anggota Laskar Khusus FPI itu karena menurut rilis FPI keenam anggotanya itu diculik bersama mobilnya di jalan tol.

Kelima, keenam anggota FPI yang tewas ditembak itu bukanlah anggota teroris, sehingga polisi wajib melumpuhkannya terlebih dahulu karena polisi lebih terlatih dan polisi bukan algojo tapi pelindung masyarakat.

Keenam, jalan tol adalah jalan bebas hambatan sehingga siapa pun yang melakukan penghadangan di jalan tol adalah sebuah pelanggaran hukum, kecuali sipengandara nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana.

Ketujuh, penghadangan yang dilakukan oleh mobil sipil dan orang orang berpakaian preman, patut diduga sebagai pelaku kejahatan di jalan tol, mengingat banyak kasus perampokan yang terjadi di jalanan yang dilakukan orang tak dikenal. Jika polisi melakukan penghadangan seperti ini sama artinya polisi tersebut tidak promoter.

Dengan tewas tertembaknya keenam anggota FPI itu, yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini adalah Kapolri Idham Azis.

“Tidak promoternya Idham Azis dalam mengantisipasi kasus Rizieq sudah terlihat sejak kedatangan pimpinan FPI itu di Bandara Soetta, yang tidak diantisipasi dengan profesional tapi terbiarkan hingga menimbulkan masalah,” kata Neta. (bmf)

Komentar