oleh

Ketua MPR: Stimulus Industri Pers Harus Segera Direalisasikan

TILIK.id, Jakarta — Rencana pemerintah memberikan insentif dan stimilus kepada industri pers disambut baik Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Setelah pekan lalu mengapresiasi rencana Menteri Keuangan itu, Bambang kembali bersuara mendorong realisasinya.

Bambang kembali mendorong rencana itu ketika bertemu dengan Ketua Umum Jarinhan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santoso bersama jajarannya di ruang kerja Ketua MPR RI, Selasa lalu.

Dalam pertemuan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa didampingi Bendahara JMSI Dede Zaki Mubarok; Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Lembaga Yayan Sopyani; Anggota Bidang Hukum dan Advokasi Ahmad Hardi Firman; Ketua JMSI DKI Jakarta Darmawan Sepriyossa; dan sekretaris JMSI Jakarta Khalid Zabidi.

“Stimulus tersebut harus segera dieksekusi, sehingga industri pers tak mati lantaran pandemi Covid-19,” kata Bambang Soesatyo.

Dia mengatakan, dukungan pemerintah terhadap pers menunjukkan keseriusan untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Pers lah yang menjadi garda terdepan dalam memerangi hoax Covid-19,” ujarnya.

Menurut politisi Golkar yang juga mantan wartawan ini, tantangan terbesar media massa saat ini bukan lagi bersumber dari otoriter negara, melainkan para buzzer di media sosial yang memproduksi hoax dan hate speech sesuai pesanan.

“Namun demikian, media tak boleh kalah. Harus tetap membuktikan diri sebagai rujukan utama masyarakat mendapatkan informasi yang akurat,” ujarnya.

Dikatakan, berdasarkan riset lembaga Edelman Trust Barometer di tahun 2019, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa di 26 negara, media siber di Indonesia dinilai masih eksis. Dari 26 negara itu, hanya 4 negara yang rakyatnya masih percaya terhadap media massa, yakni Cina (76 persen), Indonesia (70 persen), India (64 persen), dan Uni Emirat Arab (60 persen).

“Rakyat di negara-negara besar justru tak menaruh kepercayaan tinggi terhadap media massa. Misalnya Rusia (26 persen), Turki (27 persen), Jepang (35 persen, Inggirs (37 persen), maupun Amerika Serikat (48 persen),” ujar Bambang Soesatyo.

BACA JUGA:

Ketua MPR Bambang Soesatyo Dukung Pemberian Insentif bagi Industri Pers

Disisi lain ia juga menanggapi masih rendahnya Indeks Kebebasan Pers Indonesia. Sebagaimana dirilis Reporters Without Borders, organisasi internasional yang melakukan penelitian mengenai kebebasan pers dunia.

Dalam laporan 2019 World Press Freedom Index yang menempatkan Indonesia di posisi 124 dari 180 negara.

“Kondisi jurnalistik kita saat ini cenderung terus membaik. Pers bebas mengabarkan apa pun tanpa takut menghadapi tekanan kekuasaan. Informasi apa pun bisa didapat dengan mudah karena setiap orang bebas menyuarakan tentang apa pun. Memang masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yang menjadi tugas kita bersama,” katanya.

Karena itu, rencana pemerintah memberikan stimulus kepada industei pers harus segera direalisasikan. Sebab, ini langkah baik bagi pemerintah dalam upaya mengedukasi rakyat melalui industri pers.

Untuk diketahui, pemberian stimulus kepada industri pers dalam menghadapi pandemi Covid-19, antara lain menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran, penundaan atau penangguhan beban listrik, keringanan cicilan pajak korporasi menjadi 50 persen, membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per tahun, gaji paling tinggi 18 juta per bulan hingga mengalihkan anggaran belanja iklan layanan masyarakat kementerian dan lembaga negara kepada media lokal. (lme)

Komentar