oleh

Ketua MPR Sosialisasi Empat Pilar kepada Jajaran PB HMI

TILIK.id, Jakarta — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersyukur di tengah berbagai tantangan yang menerpa demokrasi akibat pandemi Covid-19, tingkat kepercayaan publik terhadap MPR RI terbilang masih tinggi.

Itu bisa dilihat dari temuan survei nasional dari Lembaga Survei Indikator pada 16-18 Mei 2020 tentang Evaluasi Publik terhadap Penanganan Covid-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya.

Demikian disampaikan Bambang Soesatyo ketika mensosialisasikan Empat Pilar Berbangsa kepada jajaran Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Gedung Parlemen RI, Kamis (11/6/2020).

Pengurus PB HMI yang hadir antara lain Wakil Sekjen Aidil Pananrang dan Ketua Bidang Infokom PB HMI Firman Kurniawan. Sedangkan PJ Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardi hadir secara virtual dari Lampung dan ratusan kader HMI lainnya mengikuti secara virtual dari daerah masing-masing.

“Tingkat kepecayaan publik itulah yang menjelaskan kepada kita, mengapa Indonesia tetap teduh dan kondusif secara politik. Tidak seperti yang terjadi di beberapa negara dalam menghadapi pandemi Covid-19,” kata Bamsoet, panggilan akrabnya.

Bambang memberi contoh apa yang terjadi di Brazil, India dan Amerika Serikat. Itu tidak terjadi di Indonesia karena kita punya nilai-nilai kegotong-royongan yang terkandung dalam Pancasila.

Bambang Soesatyo mengatakan, hasil survei itu juga mengungkap terdapat perbedaan yang cukup tajam antara kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dengan kinerja pemerintah secara umum.

“Kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo masih tinggi yakni di angka 66,6 persen. Sementara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hanya 56,4 persen. Ada gap kepuasaan publik terhadap presiden dengan para pembantunya,” ujarnya.

Penyebab besarnya gap tersebut bisa jadi lantaran rakyat menilai para pembantu presiden kalah cepat dalam bertindak, dibanding presiden yang kerap kali turun ke bawah blusukan langsung ke rakyat.

Temuan hasil survei Lembaga Survei Indikator tersebut, kata Bamsoet, hanyalah potret sesaat, bukan hasil akhir. Karenanya MPR RI berharap seluruh anggota Kabinet Indonesia maju perlu menyamakan langkah dalam mewujudkan visi dan misi presiden untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat.

“Masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah kita sebagai bangsa. Tidak hanya pemeritah. Tapi juga MPR yang perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Salah satunya memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual sebagai jalan keluar atas pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti bangsa kita.

Bamsoet yang juga mantan Aktivis HMI dan saat ini menjabat Dewan Pakar MN KAHMI itu mengungkapkan, sejak awal lahir dari alam Yunani kuno, demokrasi selalu dihadapkan para besarnya kekuatan oligarki yang tak senang melihat rakyat turut serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Kini, demokrasi juga dihadapkan pada tantangan baru berupa bencana non alam, seperti pandemi Covid-19 yang mengganggu tatanan kehidupan sosial.

Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Pendampingan Pemilu (International IDEA) mencatat hingga April 2020, akibat pandemi Covid-19 sebanyak 47 negara, termasuk Indonesia, terpaksa menunda tahapan pemilihan umum.

“Misalnya Inggris Raya menunda pemilihan lokal yang seharusnya dilakukan pada Mei 2020, Italia menunda referendum pengurangan anggota parlemen 29 Maret 2020, Bolivia menunda pemilihan presiden 3 Mei 2020, serta Indonesia menunda pemilihan walikota/bupati 23 September 2020,” papar Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, pandemi Covid-19 telah menjadi momen penting bagi setiap negara bangsa mencari solusi efektif meningkatkan demokrasi disaat situasi sosial tidak berlangsung normal. Karena tak menutup kemungkinan setelah pandemi Covid-19 selesai, di masa depan bisa jadi akan datang pandemi lainnya.

“Masa depan demokrasi Indonesia berada di tangan 64,19 juta jiwa kaum mudanya. Karena itulah, kaum muda tak boleh antipati terhadap politik. Kehidupan politiklah yang akhirnya paling menentukan mau dibawa kemana arah bangsa dan negara. Semakin kuat atau justru semakin hancur berantakan kondisi bangsa, ditentukan kualitas kaum mudanya,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, atas dasar itulah MPR RI sejak tahun 2014 menjalankan fungsi sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada berbagai kalangan, utamanya kaum muda. Agar benang merah perjalanan dan nilai luhur budaya bangsa tak terputus di tengah jalan.

“Demokrasi Indonesia, sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta, bukanlah demokrasi liberal ala Barat yang hanya menguntungkan kaum borjuis sehingga menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme,” kata Bamsoet.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berpusat pada Gotong Royong dan bertumpu pada keadilan sosial. Serta memberikan kesempatan kepada siapapun terlibat dalam pemerintahan, memberikan kepada siapapun untuk makmur bersama. (jsn)

Komentar