oleh

Soal Rencana 500 TKA China, Ini Surat DPRD Sulawesi Tenggara ke Presiden

TILIK.id, Jakarta — Kementerian Tenaga Kerja RI menyetujui 500 tenaga karja asing (TKA) asal China masuk ke Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai protes. Pemmprov dan DPRD Sultra secara resmi menolak kedatangan pekerja asal Tiongkok itu.

Dalam berbagai kesempatan, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh menyatakan penolakannya. Sikap resmi legislatif Sulawesi Tenggara itu pun sudah dikirim ke Presiden Joko Widodo.

Surat tertanggal 30 April itu diteken sendiri oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh setelah seluruh fraksi menyetujuinya dalam rapat Paripurna DPRD Sultra.

BACA JUGA: 

Jika 500 TKA China Dipaksakan Masuk Sultra, Ketua DPRD: Saya Akan Pimpin Demo

Ketua MPR Angkat Suara soal 49 Tenaga Kerja Asing asal China Masuk Kendari

Dalam suratnya, DPRD Sultra menyampaikan empat point dengan inti menolak rencana masuknya 500 TKA China untuk bekerja di PT Vertu Dragon Nickel Industry di Morosi Konawe Sulawesi Tenggara.

Berikut empat point surat DPRD Sultra tersebut:

Kepada Yang Terhormat
Bapak Presiden Republik Indonesia
di Jakarta

Menindaklanjuti Rapat Paripura DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Hari Rabu tanggal 29 April 2020 dengan agenda Pembahasan Rencana Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ini DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Pimpinan DPRD clan Fraksi – Fraksi dnlam DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menolak rencana kcdatnngan Tenaga Kcrja Asing (TKA) di PT. VDNI Provinsi Sulawesi Tenggara sampai kondisi dalam keadaan normal dan dinyatakan aman khususnya di Sulawesi Tenggara serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemerintnhan Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen, penuh kesadaan dan disiplin dalam penanganan pemutusan mata rantai penyebaran Covid 19 termasuk pelarangan kedatangan Wargn Negara lndonesia maupun kedatangan Tenaga Kerja Asmg di Sulawesi Tenggara.

3. DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan kepada pihak investor khususnya PT. VDNI untuk lebih meningkatkan skill/kualitas tenaga kerja lokal sehingga bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan teknologi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraannya.

4. Pemerintah Pusat untuk segera membuka kantor perbantuan/perwakilan lmigrasi di Bandar udara se-Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Bandara Halu Oleo Kendari untuk mempercepat pemeriksaan visa kedatangan Warga Negara Asing (WNA) di Sulawesi Tenggara.

Demikian kami sampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

Ketua DPRD Sulawesi Tenggara

H Abdurrahman Saleh SH, MSi

Komentar