oleh

KAHMI Minta Pelatihan Kartu Prakerja Dibatalkan, Juga Desak DPR Awasi Dana APBN

TILIK.id, Jakarta — Polemik dan komtroversi program Kartu Prakerja mengundang perhatian banyak pihak. Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengeluarkan pandangan kritisnya.

KAHMI dalam siaran pers yang dikeluarkan Koordinator Presidium Herman Khaeron dan Sekjen Manimbang Kahariady antara lain mendesak pemeritah untuk membatalkan program Kartu Prakerja yang anggarannya mencapai Rp 20 triliun.

“Majelis Nasional KAHMI mendesak agar pemerintah segera membatalkan program Kartu Prakerja yg menelan biaya sebesar 20 Trilyun, yang diantaranya sebesar Rp 5,6 triliun digunakan untuk pelatihan daring,” kata Sekjen MN KAHMI Manimbang Kahariady, Rabu (22/4).

Disampaikan, MN KAHMI menilai, penggunaan APBN yang sangat besar untuk pelatihan berbasis daring
sangat tidak relevan dan tidak memiliki urgensitas, disaat segenap elemen bangsa sedang memberi atensi dan fokus mencegah seberan wabah pandemik virus corona (Covid-19) dan dampaknya terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat.

“Karena itu, MN KAHMI meminta dana yang sangat besar tersebut dapat diarahkan utk membantu ketersediaan alat kesehatan dan mendukung pengadaan pangan yang semakin dibutuhkan dalam beberapa waktu kedepan. Ini lebih mendesak dan lebih dibutuhkan, daripada memaksakan pelatihan online saat ini,” kata Manimbang.

Kedepan, katanya, program pelatihan prakerja dikaji ulang secara komprehensif, transparan, efisiensi dan tepat sasaran, serta diselenggarakan oleh lembaga /instansi yang kredibel, agar terhindar dari konflik of interest, menguntungkan pihak atau kelompok tertentu, dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Organisasi para alumni HMI ini mengingatkan pemerintah beserta seluruh jajarannya agar lebih empati terhadap kebutuhan mendesak di masyarakat akibat dampak pandemik Covid-19, serta segara melakukan langkah nyata antisipasinya.

Selain itu, MN KAHMI juga mendesak DPR RI utk menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar melakukan pengawasan maksimal, agar penggunaan APBN yang tidak efektif dan efisien dapat dicegah sedini mungkin.

“MN KAHMI mengingatkan para pejabat publik, yang memiliki otoritas agar dalam setiap menetapkan kebijakan dan program, benar-benar memastikan urgensi dan signifikansinya bagi kemaslahatan dan kepentingan rakyat,” kata Manimbang.

Terakhir, ormas yang dihuni dari berbagai macam profesi ini mengajak segenap komponen bangsa untuk menguatkan kebersamaan, mengerahkan segenap sumberdaya dan potensi yang dimiliki untuk membantu penanganan dan pencegahan Covid-19 beserta dampaknya. (lms)

Komentar