oleh

Penggugat Perppu No 1/2020 Mohon Dukungan Publik

TILIK.id, Jakarta — Puluhan tokoh dan aktivis melayangkan gugatan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 Tahun 2020, Kamis. Perppu itu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sedikiitnya ada 23 tokoh yang bertandatangan dalam pengajuan uji materi Perppu No 1 Tahun 2020 itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka pun berharap dukungan publik agar Perppu itu direvisi melalu petisi yang ada.

Para penggugat adalah tokoh dan publik figur yang selama ini cukup kritis pada pemerintahan Joko Widodo. Para tokoh ini membawa nama Koalisi Masyarakat Peduli Kedaulatan. Mereka adalah:

1. Pof Din Syamsudin
2. Prof DR Amien Rais
3. DR. Marwan Batubara
4. Hatta Taliwang. Mantan anggota DPR 1999-2004 dari PAN.
5. Taufan Maulamin
6. Syamsulbalda
7. Abdurrahman Syebubakar
8. Romli Kamidin
9. MS Kaban
10. Darmayanto
11. DR. Ir. Gunawan Adji
12. Indra Wardhana
13. Abdullah Hehamahua
14. Adhie Massardi
15. Agus Muhammad Maksum.S.Si
16. Ahmad Redi
17. Bambang Soetedjo
18. Ma’mun Murod
19. Indra Adil
20. DR Masri Sitanggang
21. Sayuti Asyathri
22. Muslim Arbi
23. Roosalina Berlian

Menurut mereka, Perppu No 1 Tahun 2020 menyimpulkan pemerintah tidak fokus menangani pandeminya, tapi justru memanfaatkan pandemi Covid—19 untuk kebijakan ekonomi yang berpotensi korupsi, kolusi dan nepotis.

“Kami menggugat Perppu Corona ke MK karena kami menilai Perppu ini ‘membolehkan’ korupi di kala krisis corona. Itu terlihat pada pada 27 Perppu tersebut,” kata salah satu pemohon judicial review, Jumat (18/4/2020).

Padahal seharusnya, di kala krisis, pengawasan anggaran haruskah diperketat. Bahkan setiap orang yang melakukan korupsi atas keuangan sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 selayaknya dihukum seberat-beratnya, termasuk kemungkinan hukuman mati sesuai UU.

Hal sama juga diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA telah mendaftarkan permohonan uji materi untuk membatalkan Pasal 27 Perppu 1/2020.

Gugatann MAKI didaftarkan melalui media pendaftaran online pada web Sistem Informasi Permohonan Elektrik (SIMPEL) Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang digugat adalah pemberian hak imunitas hukum kepada pejabat Negara dalam pengelolaan dana ini.

Para pejabat dan pelaksana Perppu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perppu juga bukanlah merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara (PTUN).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, Pasal 27 Perppu 1/2020 ini adalah pasal superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan.

“Pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020 jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintahan dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Boyamin. (lms)

Komentar