TILIK.ID — Masyarakat Indonesia memiliki kewajiban menjaga demokrasi, termasuk mengingatkan pemerintah untuk menjaganya. Rakyat Indonesia diharapkan lebih berani berbicara dan berekspresi di depan umum.
Demikian dikatakan Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya, Ahad (22/8/2021).
Herzaky mengatakan, Indonesia dapat mencapai kategori negara demokrasi yang lebih baik, yaitu menjadi negara bebas atau free. Kini, berdasarkan catatan The Economist, Indonesia berada dalam kategori partly free atau setengah bebas.
“Guna mencapai kategori negara bebas, para warga diharapkan agar dapat lebih berani dalam berbicara dan berekspresi di muka umum,” katanya.
Apalagi, tambahnya, jika pendapat yang disampaikan bertujuan untuk memberi masukan-masukan atau solusi kepada pemerintah dalam mengatur negara.
Herzaky juga berharap, agar dalam sisa waktu pemerintahannya, Presiden Joko Widodo beserta jajaran pemerintah dapat menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mengoreksi dan meningkatkan praktik demokrasi di Indonesia.
Merebaknya intimidasi dan serangan buzzer yang terorganisir dianggap menjadi penyebab akan rendahnya keberanian masyarakat untuk berekspresi dan berbicara di muka umum.
Padahal, kata Herzaki, esensi dari negara yang demokratis berada pada aktifnya peran rakyat dalam memberi kritik juga masukan yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan.
Oleh karena itu, bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat Indonesia harus terus menjaga esensi demokrasi dan lebih berani dalam menyampaikan pendapat guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Demokrasi di Indonesia dapat menjadi lebih baik bila seluruh elemen negara, baik pemerintah dan masyarakat, menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi,” tutur Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat ini. (des)
Komentar