TILIK.id, Jakarta — Upaya pengambilalihan Partai Demorat (PD) melalui Kongres Luar Biasa (KLB) terus mendapat reaksi. Upaya kudeta melalui cara ilegal itu dikecam anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie.
Ada dua pendapat Ketua ICMI itu menanggapi upaya perampasan PD dari Moeldoko. Pertama, dia meminta pemerintah melalului Menteri Hukum dan Ham tidak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang.
Kedua, menyarankan kepada Presiden untuk memecat Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala KSP. Keterlibatan Moeldoko dapat dianggap mewakili pemerintah yang mengintervensi Partai Demokrat.
Saran Jimly itu disampaikan setelah Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap friksi yang terjadi di Partai Demokrat.
“Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus “KLB” tersebut,” tulis Jimly di akun Twitternya, Ahad (7/3/2021).
Kalau Pemerintah hendak mmastikn sikap netralnya, bisa sj Pemerintah (1) tdk mngesahkan pndaftaran pngurus "KLB" tsb & (2) Presiden angkat KSP baru utk gantikan Moeldoko sbgmana mestinya. https://t.co/YjwGNcIdti
— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) March 6, 2021
Seperti diketahui Moeldoko dianggap terlibat dalam KLB yang digelar di Deli Serdang pada Jumat (5/2). Ia bahkan menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB tersebut.
“Dan (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” tulis Jimly.
Sementara itu Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan KLB sebagai tindakan inkonstitusional karena bertentangan dengan AD/ART.
AD/ART Partai Demokrat yang telah didaftarkan ke Kemenkumham. Maka itu Herzaky menilai KLB yang disebutnya dagelan itu sebagai tindakan melawan hukum.
“Bahkan, KSP Moeldoko bisa dikatakan melakukan abuse of power mengingat posisinya yang sangat dekat dengan kekuasaan,” kata Herzaky. (lms)
Komentar