Fenomena HRS, JK Sebut Akibat Kekosongan Kepemimpinan Aspiratif

TILIK.id, Jakarta — Kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang disambut ratusan ribu massa menjadi perbincangan seputar kepemimpinan nasional. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendiskusikan fenomena ini dengan menghadirkan mantan Wapre Jusuf Kalla (JK).

Menurut JK, fenomena HRS dan Front Pembela Islam (FPI) akibat kekosongan kepemiminan yang mampu menyerap aspirasi rakyat. Ketika hadir pemimpin yang menyurakan keadilan maka rakyat akan mendukungnya.

“Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik atau ada yang berani memberikan alternatif maka orang mendukungnya,” kata Jusuf Kalla dalam Webinar Kebangsaan, Jumat (20/11/2020).

Artinya, menurut JK, masalah Rizieq itu jadi indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita.

Menurutnya, kekosongan sistem atau cara berdemokrasi khususnya yang terkait dengan ideologi keislaman yang diisi oleh ketokohan Rizieq Shihab. JK pun menyebut HRS sebagai Pemimpin Karismatik.

Lebih jauh, JK mengkritisi para pemimpin yang dipilih oleh rakyat tetapi enggan mendengarkan aspirasi rakyat. Hal tersebut, katanya, lama kelamaan bisa mengembalikan demokrasi Indonesia menjadi ‘demokrasi jalanan’ karena masyarakat kecewa.

BACA JUGA :  Teror ke HRS dan Kemungkinan Aksi Sejenis 212 Berjilid-jilid (Sebuah Hipotesa)

“Jangan sampai kita kembali lagi ke demokrasi jalanan, ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga mengingatkan bahwa krisis yang terjadi saat ini akibat pandemi Covid-19 bisa mengancam sistem demokrasi Indonesia yakni berkembangnya oligarki dan otoritarian

Karena itu, diperlukan suatu kekuatan yang melalukan protes, kontrol sosial, atau oposisi yang menjaga keseimbangan sistem.

Sayangnya, kepulangan HRS itu tidak membuat nyaman pemerintah. Ribuan massa yang menghadiri akad nikah putri Habib Rizieq Shihab di Petamburan dimasalahkan oleh pemerintah dengan isu melanggar protokol kesehatan.

Pemerintah pun makin jauh dengan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Langkah yang mengundang pesepsi lain dari publik. (lms)

Komentar