oleh

MILITERISME MASA LALU

by: Fahri Hamzah
(Mantan Anggota DPR RI)

KITA dukung semboyan “TNI dan POLRI bersatu”. Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan POLRI. Kita jangan lupa sejarah.

Kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan POLRI darinya. Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.

Saya gak paham sih, setelah 20 tahun lebih reformasi kita tiba-tiba muncul pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini.

Dugaan saya karena “TNI dan POLRI bersatu telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi”. Tentu kita sayangkan dan cukup menyedihkan.

Kalau saya jadi Menhan, ini adalah “lampu kuning” ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi.

TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian.

Falsafah TNI adalah tentara rakyat dan hidup bersama rakyat adalah benar-benar karena TNI lahir dari pergolakan patriotik membela bangsa dan negara.

Itulah yang membuat TNI selalu dinanti. Dan TNI telah membuktikan kesigapannya membersamai kesulitan hidup rakyat di daerah bencana dll.

Sejak konfrensi pers panglima TNI kemarin dan tindakan offside Pangdam Jaya itu tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga.

TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba.

Dalam keadaan kayak gini, tadinya saya ingin diam. Tapi janganlah diamnya kita membuat wilayah sensitif ini ditabrak.

Kita memerlukan suasana tenang dan bersahabat bagi persaudaraan dan persatuan nasional. Keadaan lagi sulit. Kita harus cari alasan untuk kompak.

Ayo kembali bersatu. Ngapain sih konflik ideologi ini bangkit kembali? Kan pemilu nasional (pileg dan pilpres) masih jauh. Ayo kawal pilkada.

Biar 270 daerah dapat pemimpin terbaik. Jangan rusak pilkada dengan isu pusat. Sama-sama nahan diri dong. Dewasa dikit kenapa sih.

Komentar