Oleh: Tony Rosyid
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)
HARI Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) deklarasi. Pilihan tempatnya adalah Tugu Proklamasi.
Tak kurang dari 150 tokoh menjadi deklarator. Di antaranya adalah Din Syamsudin, Gatot Nurmantyo, Rachmat Wahab, Rocky Gerung, Refly Harun, Gus Aam, dll. Dihadiri ribuan massa, baik dari Jakarta maupun luar Jakarta.
Muncul pertanyaan mendasar: Ada masalah apa dengan Indonesia sehingga harus diselamatkan?
Ekonomi minus 5,32 persen. Hutang tembus 6.376 T. Indonesia rangking ke-4 negara paling timpang di dunia setelah Rusia, India dan Thailand. Apakah ini bukan masalah?
Satu persen orang kaya menguasai 50 persen aset negara. Lalu 10 persennya kuasai 70 persen kekayaan negara. Kemudian 60 persen kekayaan mereka peroleh melalui akses kekuasaan. Jelas ini masalah.
Riset bank dunia, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 20 persen orang terkaya di Indonesia. Kurang kaya lagi, terbitkan UU Minerba dan RUU Omnibus Law. Gile bener!
Belum soal hukum. Harun Masiku kemana? Djoko Tjandra, buronan 904 M disambut seperti sang raja. Legalitas lengkap dan dikawal aparat. Halo E-KTP dan Jiwasraya? Lama tak ada berita.
KPK lumpuh setelah revisi undang-undang. Novel Baswedan jadi tumbal. Hukum tegak ke lawan, lumpuh ke kawan. Tajam ke rakyat, tak berdaya melawan konglomerat. Kurang puas, institusi hukum pun dikudeta.
Di bidang politik, negeri ini bising dan gaduh. Yang disalahkan Islam garis keras. Khilafah dibawa-bawa. Mereka tak bisa membedakan mana Islam garis keras, mana Islam garis tegas. Keras dan tegas, tentu punya terminologi yang berbeda. Yang tegas dituduh keras agar bisa masuk katagori anti Pancasila. Para buzzer dikerahkan untuk menviralkan. Klasik dan gak kreatif! Kalau begini cara berpolitiknya, sampai kiamat Indonesia gak akan berhenti dalam kecemasan.
Apalagi kalau bicara Pemilu, sarat intervensi dan intimidasi. Biasa terjadi manipulasi. Pemilu telah jadi ladang para pemodal untuk bermain judi. Mereka klaim itu investasi. Suara rakyat jadi komoditi. Pemilu telah berubah fungsi jadi pasar transaksi. Di bidang ini, hukum lumpuh dan sama sekali tak punya gigi.
Belum lagi kalau lihat nasib kampus. Mereka kehilangan hak berdemokrasi. Rektor ditunjuk oleh menteri. Akibatnya, dosen dan mahasiswa berada dalam kendali. Berani macam-macam? DO!
Pers, terutama media mainstream pun menggigil. Tak bebas tayangkan berita. Banyak pemilik tersandera. Ruang jurnalistik makin sempit. Sesempit telinga elite. Beda pendapat dianggap hianat. Setiap kritik akan dilaknat. Ini hanya sekelumit permasalahan bangsa.
Soal Intimidasi, para deklarator KAMI ikut mencicipi. Masing-masing dijapri. Kirim gambar bahwa KAMI dianggap makar. Makar gundulmu!
Meeting Zoom diganggu, WA diretas, akun dihack. Spanduk penolakan dibentang di berbagai sudut jalan bertulis penolakan. 50 orang dikirim untuk orasi, coba menandingi dan ganggu deklarasi. Demokrasi macam apa ini?
Jangan cengeng bung! Gak perlu takut! KAMI lahir sebagai gerakan moral. Bukan makar! Kalau setiap kritik dianggap makar, bangsa ini bisa kelar!
Deklarasi KAMI untuk menyuarakan kembali: pertama, cita-cita bangsa. Spirituality, humanity, nasionality, kerakyatan dan keadilan yang tertuang dalam lima sila Pancasila harus jadi dasar dalam mengelola negara. Prinsip Ketuhanan jangan diutak atik dengan RUU HIP/BPIP. Persatuan jangan diporakporandakan dengan gemar membuat tuduhan. Kerakyatan artinya suara rakyat harus didengar dan jadi pijakan pembangunan. Keadilan sosial mesti jadi orientasi setiap aturan dan kebijakan. Makarnya dimana bung?
Kedua, menyuarakan harapan dan keinginan rakyat yang sudah lama terabaikan oleh suguhan tiatrikal politik di panggung eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Ketiga, mengingatkan pemangku kekuasaan bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang salah. Terjadi deviasi, distorsi dan disorientasi. KAMI hadir untuk mengingatkan dan meluruskan. Pakai data dan analisis fakta.
KAMI deklarasi dan sampaikan delapan maklumat ini, agar kalian dengar. Kenapa kalian gusar?
Kenapa gak bicara substansi? Baca dan pelajari isi maklumat, lalu diskusikan. Delapan maklumat KAMI dihiraukan. Tuntannya tak dibicarakan. Malah tuduh sana sini. Lah, anda ini pejabat atau preman?
Kalau macam ini elite kita merespon setiap protes dan perbedaan, pantas saja Indonesia terus dilanda kegaduhan. Mereka perlu ambil kursus demokrasi, agar lebih matang dan siap berdiskusi.
KAMI anggotanya terdiri dari anak-anak bangsa. Apapun latarbelakang etnis, agama, profesi dan politiknya, mereka datang dengan niat baik dan tawarkan konsep keselamatan. Kenapa pada blingsatan?
Jakarta, 19 Agustus 2020
Komentar