TILIK.id, Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun kembali bersuara soal adanya lagi Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara yang mengguncang Istana. Sebelumnya Staf Khusus lainnya, Andi Taufan Garuda Putra juga sangat bermasalah.
Kalau Andi Taufan hanya minta maaf dan mengakui salah, beda halnya dengan Adamas Belva Syah Devara. CEO Start Up Ruang Guru ini tidak mengaku salah namun siap mundur jika Presiden menghendaki.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun menganggap penting membahas pernyataan Adamas Belva Syah Devara. Refly dalam channelnya mengulas panjang kasus pemilik Ruang Guru tersebut.
Adamas Belva Syah menjawab pertanyaan publik mengena keterlibatan perusahaannya melalui kultweet. Beberapa poin klarifikasi dari Devara sendiri. Bahwa dia tidak pernah membahas proyek pra kerja. Juga tidak pernah hadir dalam rapat, tidak terlibat dalam pembicaraan, dan jika ada konflik of interest maka dia siap mundur.
Lewat Refly program Uber atau Ulas Berita miliknya di Channel Youtubenya, Refly mengtatakan kasus Devara berbeda dengan Andi Taufan Garuda Putra. Secara Hukum Administrasi Negara Refli mengaku belum cukup bahan apakah Andi Taufan melanggar prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara.
“Tapi yang paling potensial adalah mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik inilah yang kadang kadang sering tidak kita sadari ketika kita berada dalam struktur kekuasaan,” katanya.
Pertama, sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi adalah jabatan yang sangat penting dan inner circle semua mata mamandang, karena dia orang dalam lingkar kekuasaan sehingg tidak ada yang akan menyepelekan staf khusus ini. Paling tidak dia orang yang paling didengar oleh presiden.
“Tetapi yang kedua, ada jabatan lain. Yaitu dia juga pemilik, CEO, Ruang Guru, perusahaan yang didirikannya, karena sukses sehingga Jokowi tartarik pad anak muda ini sehingga ditarik jadi staf khusus,” kata Refly.
Tapi, menurut Refly Harun, ketika menjabat di inner cyrcle kekuasaan, pastikan perusahaan kita itu tidak mengambil proyek pemerintah.
“Kalau dia mengatakan tidak ikut di dalam pengambilan keputusan, saya tidak pernah ikut dalam rapat semuanya dilakukan secara independen oleh Kemenko Perekonomian dan PMO tetapi jangan lupa secara tidak langsung mungkin juga secara langsung kita tidak tahu karena siapa yang bisa tahu percakapan di belakang layar,” ujarnya.
Memang, menurut Refly, secara tidak langsung tidak terlibat. Sebagai staf khusus tetap akan memiliki pengaruh, pengambil keputusan tetap akan memandang perusahaan dia dan secara subjektif mungkin memenangkan walaupun dia tidak pernah ikut cawe-cawe.
“Kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan proyek kalau ada wanprestasi atau misalnya yang tidak baik atau tidak bagus dan lain sebagainya evaluator mungkin tidak berani juga mengevaluasi karena yang akan dievaluasi atau yang akan dihapuskan, yang akan dipotong, adalah perusahaan mereka yang berada di lingkar dekat kekuasaan,” kata Refly.
Refly mengatakan, menjadi pejabat itu enak, tapi ini bagian dari tidak enaknya. Tidak enaknya adalah kalau kita punya usaha dan kita memiliki jabatan-jabatan penting kita tidak bisa seenaknya mengambil proyek pemerintah.
Mau terlibat tidak terlibat sebaiknya harus dihindarkan mengambil proyek-proyek pemerintah, apalagi kalau kita punya jabatan di pemerintahan.
“Tapi kita tidak tahu banyak orang yang diam-dian melakukan itu dengan mengatakan tidak terlibat, tidak ikut rapat, dan lain sebagainya. Padahal telepon di belakang layar kita tidak tau,” katanya.
Untuk menegakkan good governance, untuk menghindari conflict of interest, menghindari proyek pemerintah yang harus dilakukan oleh Devara.
“Terakhir dari saya, pilihannya bagi Anda, adalah mundur dari Staf Khusus dan tetap berbisnis seca as usual, tidak akan ada confict of interest. Atau anda tetap menjadi staf khusus tetapi perusahaan anda tidak mengambil proyek-proyek pemerintah karena memungkinkan terjadinya conflict of interest,” kata Refly.
“Jadi, pilihannya tinggal Devara sendiri yang memutuskan dan tidak perlu ditanyakan kepada siapapun termasuk kepada Presiden Jokowi karena bisa jadi hal tersebut justru akan membuat presiden berada dalam posisi dilema,” pungkas Refly Harun. (lmb)
Komentar