Oleh Selwa Kumar
(Aktivis Tinggal di Medan)
TAHUN 2021 adalah tahun istimewa bagi warga India beragama Hindu di Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah Indonesia merdeka, warga Hindu India mendapatkan kesempatan libur di Hari Deepavali atau festival cahaya. Deepavali, sama juga dengan Dipavali, Thi Wali, Depawali, atau Diwali. Memang ada penyebutan yang berbeda-beda, tapi artinya sama.
Secara resmi Anies Baswedan menyampaikan Seruan Gubernur Nomor 14 tahun 2021. Seruan tersebut berisi permintaan kepada pimpinan perusahaan, kantor, lembaga, atau badan swasta untuk memberikan kesempatan libur bagi umat Hindu untuk memperingati Hari Raya Deepavali. Seruan tersebut tentu terasa istimewa, karena baru pertama kali kesempatan diberikan oleh pejabat publik di Jakarta. Bahkan sepertinya baru pertama di Indonesia.
“Memberikan kesempatan bagi umat Hindu etnis India di Provinsi DKI Jakarta untuk memperingati Hari Raya Deepavali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” begitu isi Sergub yang diteken Anies 2 November 2021.
Peringatan Deepavali, ibarat Lebaran bagi umat Muslim dan Natal bagi umat Kristiani. Jadi terbayang bagaimana gembiranya umat Hindu India mendapatkan kesempatan ini. Sebagai warga yang jumlahnya kecil atau minoritas, jelas kebijakan tersebut membuktikan bahwa Anies Baswedan benar-benar menerapkan kesetaraan bagi seluruh umat beragama di Jakarta.
Setahu saya, belum pernah ada pejabat publik di Indonesia yang menerapkan kebijakan serupa. Padahal, warga India tidak hanya tinggal di Jakarta saja. Warga India, sama dengan warga dari suku dan ras lainnya, tinggal di berbagai kota dan wilayah di Indonesia.
Bahkan setahu saya, pejabat di Sumut dan Medan pun belum menerapkan kebijakan serupa. Padahal, warga India di Medan jumlahnya besar. Kita tahu, di Medan ada Kampung Madras yang biasa disebut Little India. Banyak sekali warga India tinggal di daerah tersebut.
Kembali kepada kebijakan Anies, kesetaraan tidak hanya didapatkan oleh warga Hindu India. Warga Hindu Bali pun mendapatkan kesempatan yang sama. Tempo hari, saya mendapatkan kabar tentang kesulitan warga Hindu Bali yang tinggal di Jakarta untuk melakukan kremasi. Sebab, biaya kreamasi cukup mahal.
Bagi mereka yang mampu, biasanya memilih membaya jenazah keluarganya ke Bali untuk proses kremasi. Tentu biaya yang diperlukan sangat besar. Sementara bila harus melakukan kremasi oleh pihak swasta, biayanya juga mahal. Padahal bila jenazah tidak dikremasi, mereka tidak bisa melakukan ngaben.
Warga Hindu Bali pun lantas curhat kepada Anies Baswedan mengenai masalah tersebut dan mengusulkan mesin kremasi kepada Anies Baswedan selaku Gubernur. Anies kemudian mengabulkan permintaan tersebut dengan pengadaan mesin kremasi modern untuk umat Hindu Bali di Jakarta.
Kebijakan tersebut tentu saja membuat haru umat Hindu Bali. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga umat Hindu di Bali. Mereka menyadari bahwa Anies adalah pejabat publik yang benar-benar menerapkan keadilan dan kesetaraan. Meski umat Hindu Bali bukan mayoritas di Jakarta, tapi tetap mendapatkan perlakuan setara. Sama seperti umat Hindu India dengan libur fakultatif saat Deepavali.
Bukan itu saja sebenarnya bukti keadilan Anies dalam memimpin. Semua warga negara mendapatkan perlukuan yang sama, tanpa melihat latar belakangnya. Umat Islam, Kristiani, Buddha juga mendapatkan kesempatan yang sama. Umat Kristiani bisa menggelar Christmas Carol di tempat publik, umat boleh Islam menggelar Takbiran, dan umat Buddha menggelar Waisak.
Saya rasa Anies adalah salah satu tokoh publik yang saat menjadi pejabat menjalankan asas keadilan sosial dan kesetaraan yang sangat baik. Bahkan yang terbaik. Tidak ada alasan Anies mendapat tudingan tidak toleran. Sama sekali tidak benar. Bila ada yang melakukan itu, saya justru ragu-ragu dengan integritas orang yang menudingnya.
Komentar