TILIK.ID — Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melempar isu bahwa kalangan pengusaha minta Pemilu 2024 diundur. Bahlil mengemukakan itu mananggapi data lembaga survei Indikator Politk yang dipimpin Burhanuddin Muhtadi.
Namun belum apa-apa lontaran Bahlil itu langsung mendapat kriitikan tajam. Setelah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menolak wacana Bahlil, kini giliran Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi yang bersuara.
Menurut Achmad Baidowi, bukan tupoksi Menteri Investasi/Kapala BKPM mengurusi politik. Menteri Investasi mestinya mengurus ekonomi, bukan politik.
“Buat Pak Bahlil, Anda itu menteri investasi yang ngurusi investasi ekonomi, bukan investasi politik. Sebaiknya fokus pada tupoksinya di bidang investasi ekonomi. Tidak usah ngurusi politik,” kata Achmad Baidowi, Senin (10/1/2022).
Politisi yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, masa jabatan presiden sudah diatur dalam UUD 1945. Menurutnya, harus amandemen untuk mengubah masa jabatan presiden.
“Soal perpanjangan masa jabatan maupun 3 periode itu aturannya ada di konstitusi UUD 1945. Harus ada amandemen dulu baru bicara tentang masa jabatan presiden. Sebab, sejauh ini belum ada pembahasan terkait perpanjangan masa jabatan presiden,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan negara harus berjalan sesuai dengan konstitusi dan UU yang ada, bukan demi kepentingan sekelompok orang.
“Negara itu berjalan sesuai konstitusi dan UU bukan karena maunya sekelompok atau orang per orang,” ujarnya.
Dia menilai ada kepentingan dibalik keinginan pengusaha untuk perpanjang masa jabatan presiden. Daniel menegaskan belum ada pembicaraan terkait isu tersebut.
Sebelumnya, klaim Bahlil itu diungkapkannya dalam mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya ada sedikit terusik dengan data yang… bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan Pilpres,” kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip Senin (10/1).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana 3 periode harus dihentikan. Namun soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
“Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027 kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya,” katanya.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.
“Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” katanya.
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” ujar dia. (lms)
Komentar