TILIK.ID — Malam penuh penghargaan dan pengakuan atas kerja keras pemerintahan daerah digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat malam (29/05/2026).
Acara tersebut bertajuk Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Regional Sulawesi. Kegiatan itu diselenggarakan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si mewakili jajaran pemerintahan dan seluruh masyarakat Kabupaten Bombana hadir secara aktif dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut.
Dihadiri pula oleh sejumlah kepala daerah, pejabat tinggi pemerintahan, serta para pengamat kebijakan publik dari berbagai penjuru wilayah Sulawesi.
Di hadapan awak media,, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyampaikan bahwa kehadirannya selain untuk mendengarkan arahan langsung dari pimpinan tertinggi urusan pemerintahan, juga bertujuan menyerap berbagai pengalaman sukses yang telah diterapkan oleh kabupaten atau kota lain yang dinilai berprestasi tinggi.
“Pertemuan seperti ini adalah kesempatan emas. Kami tidak hanya datang mendengarkan, tapi kami belajar banyak cara baru, strategi cerdas, dan solusi yang diterapkan rekan‑rekan kepala daerah lain untuk mengatasi masalah yang sama dengan yang kami hadapi di Bombana,” katanya.
“Segala ilmu dan informasi ini nanti akan kami bawa pulang, kami pelajari bersama tim kerja kami, lalu kami sesuaikan dan terapkan agar hasilnya terasa juga bagi masyarakat kami,” ungkap Bupati Burhanuddin di sela acara.
Ia sangat menyambut baik langkah yang diambil Kementerian Dalam Negeri terkait penilaian berbasis data nyata.
Menurutnya, cara seperti ini sangat jelas, terbuka dan memberikan kepastian hukum maupun kepastian penilaian.
Pemerintah daerah tahu persis apa yang harus dicapai, ukurannya apa, dan dari mana datanya diambil, sehingga seluruh rencana kerja dapat disusun secara terarah dan terukur sejak awal tahun anggaran.
Terkait empat bidang penilaian utama tahun ini, Bupati menjelaskan bahwa keempat hal tersebut sudah masuk dan menjadi bagian utama dari rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah yang sedang dijalankan di Kabupaten Bombana.
Pengendalian harga kebutuhan pokok, penyerapan tenaga kerja lokal, mencari cara pendanaan cerdas selain dari pajak dan bantuan pusat, serta memutus rantai kemiskinan sekaligus memperbaiki gizi generasi muda merupakan prioritas utama yang terus didorong percepatannya.
Bupati juga mengapresiasi diterapkannya sistem persaingan dalam satu wilayah sejenis.
Ke depan, berbagai inovasi baru direncanakan akan terus diluncurkan, dengan tujuan tunggal yaitu mewujudkan masyarakat Bombana yang sejahtera, mandiri, sehat dan berdaya saing tinggi.
“Prinsip kami sederhana: apa yang kami kerjakan harus bisa dilihat dampaknya, dihitung hasilnya, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga,” kata Burhanuddin.
Penghargaan dari pemerintah pusat menjadi penyemangat sekaligus pengingat bahwa masih banyak hal baik yang harus kami wujudkan bersama
Pada acara itu, Mendagri Tito Karnavian, menegaskan dasar serta mekanisme yang digunakan tim penilai dalam menentukan daerah mana saja yang berhak mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut.
Mendagri menjamin bahwa seluruh proses, mulai dari pengumpulan data, pengolahan hingga penarikan kesimpulan dilakukan secara ketat, terbuka, dan menjunjung tinggi prinsip keobjektifan tanpa adanya intervensi kepentingan lain maupun rekayasa data.
“Yang akan dipertandingkan dapat dihitung secara kuantitatif. Misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, kemudian inflasi, itu enggak bisa dibohongin. Datanya dari data BPS,” ujar Tito Karnavian disambut perhatian serius seluruh hadirin.
Indikator‑indikator yang dipilih semuanya bersifat angka pasti, terukur, serta datanya bersumber langsung dari lembaga resmi negara yaitu Badan Pusat Statistik.
Hal ini dimaksudkan agar tidak ada ruang bagi penilaian yang bersifat subjektif, berdasar kesan semata, atau bahkan rekayasa administrasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Apabila angka menunjukkan penurunan berarti kinerja berhasil, apabila angka masih tinggi berarti masih ada pekerjaan rumah berat yang harus diselesaikan, semuanya tergambar jelas dan jujur dalam data tersebut,” pungkas Mendagri. |••
Komentar