TILIK.ID — Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Kabinet Paripurna, Rabu (22/1/2025). Pada kesempatan itu presiden ke-8 RI itu menegaskan kriteria efektivitas anggaran negara.
“Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan. Kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali kali. Kedua, harus meningkatkan produktivitas,” kata Prabowo.
Produktivitas ini, sambung Ketum Partai Gerindra ini, harus bisa diukur dengan kuantifikasi. Berapa divisa yang dihasilkan, berapa divisa yang dihemat.
“Kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energy,” ujarnya di hadapan seluruh menteri dan Wamen serta pimpinan TNI/Polri dan Badan.
Swasembada pangan ini, kata Prabowo, kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi impor. Swasbada pangan ini harus bisa dicapai akhir 2025. Swasembada pangan dan energi ini artinya tidak lagi tergantung dari luar.
Tentang ketahanan pangan, Prabowo mengatakan dalam krisis dunia tidak ada negara yang akan mengizinkan pangan keluar dari negaranya. Ini, katanya sudah hukum.
“Kriteria selanjutnya harus bisa menghasilkan terobosan teknologi. Bererti pengeluaran investasi untuk sumber daya manusia, untuk pendidikan, untuk sains dan teknologi. Ini termasuk sesuatu yang vital dan sesuatu yang harus kita jalankan,” ujarnya.
Prabowo juga mengungkapkan soal efesiensi anggaran. Segala macam pengeluaran harus seefisien mungkin.
Dia menegaskan, hal-hal yang bersifat setemoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, peringatan hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan.
“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu, yang hadir hanya 15 orang, sisanya vicon-kan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa menghemat 20 triliun lebih,” beber Presiden Prabowo.
Dengan hemat Rp 20 triliun, katanya, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa diperbaiki.
“Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini.Saya minta loyolitas semua Menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini ya,” tegasnya.
Prabowo juga menyampaikan keputusannya kepada penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan, ketentuan pertanahan dan hutan.
“Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya, pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut,” ungkap Prabowo. |••
Komentar