oleh

Menteri Erick Thohir Minta BUMN Jadi Menara Gading Pemerataan Ekonomi

TILIK.id — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir minta semua BUMN untuk tidak menjadi menara gading serta harus berpartisipasi dalam pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dia mengatakan, dalam keadaan pandemi seperti ini ataupun setelah pandemi, dua isu yang harus ditekankan, (yaitu) pemerataan ekonomi di mana tidak mungkin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.

Isu kedua yang tidak kalah pentingnya adalah penciptaan lapangan kerja karena dengan adanya pandemi juga banyak warga yang kehilangan lapangan kerja.

Erick Thohir mengatakan itu saat Pertashop di kompleks Pondok Pesantren Nurul Quran, Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Ahad (11/4/2021).

“Karena itu, kami pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN, lalu juga ada BPH Migas, dan juga pemerintah daerah, kita coba sinergikan dua program ini, pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Erick mengakui pihaknya meminta semua BUMN tidak bisa menjadi menara gading karena mereka harus berpartisipasi dalam pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Salah satu yang saya rasa luar biasa, terima kasih kepada Bu Nicke (Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, red.) yang memang secara bersama-sama kita ingin mentransformasi BUMN ini supaya dekat dengan rakyatnya. Salah satu programnya yang juga didukung oleh BPH Migas, yaitu Pertashop,” katanya.

Menurut dia, kehadiran Pertashop tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak yang bekerja sama. Kemapa menguntungkan?

“Karena Pertamina sudah mempunyai kekuatan suplai dan hulunya. Ini yang bisa membuat pesantren dan pengusaha daerah bisa mendapatkan untung, dan bisa berkompetisi secara terbuka,” kata Erick yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah itu.

Dari program 10.000 Pertashop, yang direncanakan Pertamina pada tahun 2021, kata Erick,, pihaknya mencoba mengalokasikan 1.000 Pertashop untuk pesantren.

Menurut dia, hal itu dilakukan supaya pesantren bisa mandiri, ekonomi umat bisa kuat, dan fondasi kebangsaan warga negara Indonesia bisa berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurllah Asa mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas, pemerintah wajib menjamin ketersediaan, distribusi, dan kelancaran bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertashop, tambahnya, menjadi salah satu upaya BPH Migas meminta Pertamina dan badan usaha lainnya untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini.

“Sebagai info, kami sampaikan total pesantren yang ada di Indonesia ada 27.722 pesantren. Ini potensi umat, potensi rakyat untuk kebangsaan kita, membuat ekonomi kerakyatan, apalagi Bapak Menteri BUMN sekaligus sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan bersinergi dengan Pertamina, pemerintah daerah, dan pesantren untuk mewujudkan SPBU mini seperti Pertashop di kompleks Ponpes Nurul Quran tersebut.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan program Pertashop direncanakan minimal ada satu “outlet” di satu desa.

“Jadi kalau Indonesia memiliki sekitar 77.000 desa, maka program ini ya harus merata, sehingga untuk tahun ini saja, kita rencanakan 10.000 (Pertashop),” katanya.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan tanggung jawab BUMN sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat khususnya di daerah.

“Dan ini alhamdulillah, kita bekerja sama dengan pesantren untuk pemulihan ekonomi pesantren,” katanya.

Dia mengatakan kehadiran Pertashop tersebut akan membantu masyarakat untuk mendapatkan BBM jenis Pertamax yang ramah lingkungan dengan harga yang sama seperti di SPBU.

Ia mengharapkan para pengusaha di daerah dapat ikut berpartisipasi dan pihaknya mendukung program Kementerian BUMN. (lms)

Komentar