oleh

17 Agustus 2020, Warga Kampung Akuarium Merdeka Lagi

Oleh: Mang Udin

TANGGAL 11 April 2016, naas bagi warga kampung Akuarium Penjaringan Jakarta Utara. Mereka digusur. Kabarnya mendadak.

Ada ratusan keluarga yang digusur. Pasca penggusuran, mereka gak jelas nasibnya. Tinggal ditenda-tenda sementara. Mereka mau direlokasi di rusunawa yang jaraknya cukup jauh dari tempat dimana mereka tinggal.

Memang, itu tanah milik Pemprov DKI. Entah dijual atau disewakan oleh siapa. Yang pasti, mereka oknum. Lazim terjadi, selalu ada oknum yang menjual atau menyewakan lahan pemerintah ke pihak ketiga. Saat terjadi penggusuran, para oknum menghilang. Tak pernah ada oknum yang diseret ke pengadilan. Rakyat kecil selalu jadi korban.

Warga Akuarium menolak digusur. Tapi, apa daya. Lawan penguasa, mereka tak bisa apa-apa. Saat itu, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) jadi gubernurnya. Kerahkan Satpol PP, Polisi dan TNI. Bangunan di kampung Akuarium pun sekejab rata dengan tanah.

Bukankah mereka rencananya akan direlokasi di tempat yang lebih bersih dan lebih baik? Memang, kampung Akuarium oleh BPS dicatat sebagai hunian yang paling kumuh di Ibu Kota. Masalahnya bukan soal tempat. Tapi, problemnya ada di pekerjaan mereka. Mereka tinggal disitu, karena cari nafkahnya di dekat tempat itu. Gak mungkin Anda tinggal di Bali, tapi kerjanya di Jakarta. Atau tinggal di Padang, tapi jualan nasi di Penjaringan.

Nah, penggusuran seringkali mengabaikan persoalan ini. Warga butuh tempat tinggal yang nyaman, itu betul. Tapi, kalau gak kerja, ya gak makan. Kalau mereka pindah, tempat kerja atau usaha jauh. Akan ada banyak masalah, di antaranya di transportasi dan cash flow.

Belum lagi kalau mereka punya toko atau warung di rumahnya. Menggusur rumahnya, berarti menggusur tempat usahanya. Menutup lahan nafkah mereka.

Ini kan tanah Pemprov DKI Jakarta. Tepatnya Perumda Pasar Jaya. Sesuai RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), diperuntukkan untuk kepentingan pemerintah DKI, kata salah satu anggota DPRD DKI. Betul itu sama sekali tidak salah. Tapi, apakah warga DKI bukan bagian dari pemerintah DKI?

Jangan lantaran rakyat kecil, main gusur aja. Sementara, banyak gedung yang dibangun oleh para pengusaha di atas tanah milik Pemprov DKI, kenapa tak ikut digusur. Lihat kontraknya, lihat komitmennya, apakah para pengusaha itu benar-benar telah memenuhi kewajibannya ke Pemprov DKI? Belum kita bicara proses transaksinya.

Pertimbangan inilah yang mungkin membuat Gubernur DKI sekarang, Anies Baswedan membangun kembali kampung Akuarium. Kali ini, bukan lagi rumah kumuh yang dibangun, tapi rusun lima lantai. Total ada lima tower yang akan dibangun dengan 241 hunian tipe 36. Pembangunannya sudah dimulai sejak tahun lalu (2020). Peletakan batu pertamanya pada tanggal 17 Agustus 2020. Tepat di hari kemerdekaan Indonesia. Mungkin ini simbol bahwa rakyat berhak mendapatkan kemerdekaannya.

Sebelum memulai pembangunan, Anies ajak warga Akuarium bermusyawarah. Membicarakan konsep hunian kampung yang akan mereka tinggali. Kabarnya, design bangunan dibuat oleh warga calon penghuni Akuarium itu sendiri dengan persetujuan Pemprov DKI.

Ini bukan soal tanah itu milik siapa. Bukan pula siapa yang sedang berkuasa. Tapi, ini soal keadilan dan bagaimana memanusiakan manusia. Ini tentang bagaimana seorang pemimpin mengayomi dan memberi jaminan masa depan untuk warganya.

Tangsel, 4/4/2021

Komentar