oleh

Marullah Matali dan Partisipasi Kritis Kaum Betawi

Bang Sém

MARULLAH Matali, anak Betawi Lebak Bulus – Pondok Labu, dilantik Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Raya.
Marullah (sebelumnya Walikota Administratif Jakarta Selatan), menggantikan Allahyarham Saefullah anak Betawi dari Rorotan, Jakarta Utara. Posisi Sekda, sementara waktu dilaksanakan oleh Sri Haryati sebagai pelaksana tugas.

Sambil lalu, kepada sejumlah kolega, saya katakan, secara budaya ada perubahan poros dari Betawi pekalèran – yang karib dengan budaya pesisir dan rawa yang panoramis, ke Betawi pekidulan yang karib dengan budaya sungai dan kebun yang fokus dan depth.

Di antara pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta Raya, Marullah memang paling memenuhi standar kelayakan dan kepatutan dibanding dua kandidat lain (Sri Haryati dan Sigit Wijatmoko), dengan nilai asesmen kompetensi 82,22 seperti data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jakarta Raya.

Sebelum menjabat Walikota Administratif Jakarta Selatan, Marullah menjabat Kepala Biro Pendidikan dan Mental Pemerintah Provinsi Jakarta Raya. Dia memulai karirnya sebagai Staf Biro Binta Mental Spiritual Provinsi Jakarta Raya.
Lelaki kelahiran 27 November 1965, lulusan Universitas Basra – Madinah dan studi magister hukum Islam di IAIN Syarief Hidayatullah, Jakarta, ini tumbuh dan berkembang dalam ekosistem budaya berbasis tradisi islam washatiyah (moderat) yang mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan ragam budaya masyarakat urban Jakarta.

Paling tidak, perjalanan hidupnya seirama dengan proses perubahan transformatif dari lingkungan sub urban ke lingkungan masyarakat urban, berbekal sikap egaliter dan kosmopolit yang bertumpu pada akhlak. Khasnya, karena proses perubahan di selatan Jakarta, sejak terbangunnya kota Kebayoran Baru memungkinkan dirinya berinteraksi dengan pergerakan nilai-nilai budaya dinamis antara tradisionalisme – modernisme.

Latar ini relevan dengan keperluan dasar yang terkait dengan kondisi obyektif Jakarta, yang sedang mengalami krisis (kesehatan, ekonomi, dan sosial) serta transformasi budaya yang dipengaruhi oleh volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity.

Karenanya sangat wajar, ketika dalam pelantikan atas dirinya, Gubernur Anies Baswedan mengingatkan ihwal spirit menjaga dan memelihara, sekaligus menciptakan optimisme bagi warga Jakarta untuk terus bisa berjalan dinamis pada hari-hari ke depan.

Titik beratnya adalah memastikan koordinasi lintas lembaga pemerintahan di Jakarta Raya berjalan dengan baik. Terutama, karena amanat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2017-2022 juga harus mewujud tepat waktu dan tepat sasaran.

Tentu, sekaligus memainkan peran fungsional dan operasional Sekda dalam menghidupkan kolaborasi seluruh anasir di dalam dan di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta Raya. Apalagi kini, ketika Jakarta Raya masih sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus Ibukota Asia Tenggara.

Mengawali tugas dan tanggungjawab sebagai Sekda Jakarta Raya dalam situasi saat ini, tidak mudah. Terutama untuk memastikan meningkatnya kualitas layanan dalam konteks tiga hal asasi yang melekat pada tanggungjawab Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni:
pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan masyarakat Jakarta berdaya. Memajukan kota, sekaligus membahagiakan warga.

Dengan mendahulukan way of solution katimbang intuitive reason, untuk menyamakan frekuensi para aparatus di seluruh level jabatan birokrasi dengan akselerasi visi, kiprah, style, model dan aksi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tak terkecuali, menciptakan keserasian political tune antara DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di satu sisi dan Pemerintah provinsi di sisi lain.

Dalam konteks ini, transformasi birokrasi yang sering sulit keluar dari budaya patronase – relasi clientelisme dan cenderung beuroqratic modes, perlu mendapat perhatian serius. Seirama dengan derasnya arus populis modes yang tak terhindarkan.

Saya percaya, Bung Marullah mampu menciptakan situasi lebih favourable bagi perubahan minda di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta Raya dengan prinsip budaya Betawi, “Yang susah cari jalannyè supaya gampang, yang gampang jangan disusah-susahin; Yang ribet kudu disiangin supaya gak belibet; Ambil serit, pites kutunyè; Uler gak punya ketek, cuman orang degleng yang nyari kètèk uler; dan lain-lain.

Perubahan transformatif, bisa dilakukan dari hal-hal kecil dan sederhana, yang semuanya berorientasi pada layanan prima. Misalnya, mengganti semua papan penanda “tamu harap lapor,” menjadi “konter layanan tamu,” di setiap kantor sampai ke tingkat kelurahan.

Sesuai dengan amanat Undang Undang tentang DKI Jakarta Bab V Pasal 26 ayat (6), bahwa “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi, serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta,” sekaligus sebagai penanda ciri budaya inti sebagaimana maksud ayat ini, Sekda perlu mengambil inisiatif tersedianya “Betawi Corner” di setiap kantor Pemprov mulai dari Balaikota sampai Kelurahan. Teknis pelaksanaannya bisa dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Kebudayaan dengan Lembaga Kebudayaan Betawi.

Bagi kaum Betawi, yang harus dilakukan secara bersinergi adalah membantu (melalui partisipasi aktif, kritis, korektif) Bung Marullah melaksanakan tugasnya dan berprestasi. Bukan ngegerèmbèngin, yang hanya menambah beban ekstra Sekda.

Sebaliknya, Bung Marullah juga bisa meminta para intelektual Betawi dengan berbagai profesi dan keahlian, melaui jaringannya di Jakarta, Indonesia, maupun di luar negeri, untuk berkontribusi lebih intensif, mewujudkan Jakarta Berkeadaban, kini dan nanti.

Sènggèt cempedak pakè galah
Siapin kaèn tampung buahnyè
Nyok kite bantu Bung Marullah
Supaya sukses cakep kerjanyè

Komentar