oleh

ICON KEPALSUAN

by: Ludiro Prajoko
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

MELENCENG dari skenario, drama Risma berakhir dalam babak belur. Mengingatkan seorang petinju pongah. Terlalu banyak aksi di luar ring. Tapi, segera tersungkur sebelum lonceng tanda berakhir ronde pertama dibunyikan. Risma sedang dalam hitungan wasit. Bagaimana selanjunya?

Gus Yasin, dapat dipastikan tak terkoneksi dengan FPI, berprakarsa melaporkan Risma ke Polda Metro. Hukum melaporkan ini fardu kifayah. Sepatutnya berterima kasih kepada Gus Yasin. Diduga kuat Risma mementaskan kebohongan publik. Bila benar demikian, akankah Risma diproses? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Kelazimannya, kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Keculasan dibela dengan keculasan.

Politik memang sebuah dunia yang berbahaya, juga rapuh. Politik hanya berjarak 50 meter dari kebengisan, keculasan, pegkhianatan. Tapi menyihir. Karena, politik menjanjikan kemegahan nama, juga materi. Selain itu, selalu berangkat dari gagasan peluhuran kehidupan bersama. Yang luhur tentu hanya ada didalam atau bersama yang etik.

Ironisnya, dalam politik, yang etik cenderung (terbukti) amat rapuh, karena keluhuran mudah diganyang keculasan, kesewenangan,…. Sisi-dimensi gelap kekuasaan. Apa boleh buat, selama manusia masih menghendaki kehidupan bersama, tak mungkin berpisah dari politik.

Drama Risma tentu rangkaian adegan politik. Sah dilakukan. Tak masalah sebagai sarana pencitraan. Menjadi persoalan multi ranah, bila adegan itu (terbukti benar) sebuah plot kebohongan publik, keculasan pejabat negara. Pada zaman, ketika mimpi dan hoaks menjadi perkara serius, kebohongan publik yang dirancang secara sadar, menjadi perkara hukum yang tak sepele. Tentu diancam hukuman penjara.

Pada ranah moral, drama kebohongan publik, jelas tindakan yang menciderai moralitas umum. Menyingkirkan kejujuran, kebenaran, dari moralitas publik, jelas sebentuk kejahatan moral. Kebohongan publik terkait erat dengan mentalitas culas. Keculasan (Pejabat Negara) pasti tak sedikitpun mencerminkan etika publik yang seharusnya dijunjung tinggi.

Sebagai strategi berpolitik, keculasan, kebohongan publik, hanya dapat diterima dengan terlebih dahulu mengesahkan fitnah sebagai kearifan Machiavelian, dan pembelajaran keculasan sebagai praktik yang diwajibkan dalam pendidikan kewarganegaraan.

Mungkin karena kerapuhan yang etik itu, orang Romawi tak menyebut manusia dalam kaitan politik: Homo Politicus, sebagaimana Homo Economicus, melainkan Zoon Politicon. Manusia adalah binatang politik. Tampaknya, sejak awal, orang Romawi sadar, yang etik tak relevan bagi binatang.

Drama Risma memanipulasi realitas objektif. Menampakkan motif keculasan. Mengabaikan semua yang etik. Di satu sisi untuk merayakan diri sebagai objektifikasi Trisila, visi-misi partainya: figur pemimpin merakyat, peka kesengsaraan kaum papa, ….. Di sisi lain, berdaya menciderai lawan. Hasilnya, tentu saja kepalsuan.

Mungkin drama Risma mengandung imunitas, kekebalan terhadap hukum. Tapi, pasti tak kebal dari tangkapan persepsi publik: kepalsuan. Boleh jadi, dalam benak publik, Risma tergambar sebagai icon kepalsuan, terkoneksi kuat dengan yang palsu.

Kedepan, tentu Risma tak tinggal diam, merenungi kekacauan episode “Menyapa Gelandangan Ibu Kota”. Namun, perlu diperhatikan, setiap manuver mencitrakan kepalsuan sebagai keotentikan, justru berpotensi semakin menguatkan, dalam benak publik, icon kepalsuan, setiap kali menatap wajah Risma.

Komentar