TILIK.id, Jakarta — Kasus suap Djoko Tjandra mengggelinding sampai ke DPR. Ditetapkannya Andi Irfan Jaya sebagai tersangka pelan-pelan menguak keterlibatan anggota DPR RI dalam kasus mega skandal ini.
Politisi Partai Demokrat Dr Benny K Harman SH MH seperti tidak nyaman dengan adanya dugaan keterlibatan kawan-kawannya di DPR. Karena itu dia minta agar Kejaksaan Agung berani memeriksa koleganya di parlemen tersebut.
“Pak Jaksa Agung, periksa itu kawan-kawan saya di DPR. Jangan takut untuk memeriksa agar semua terang benderang,” kata anggota Komisi III DPR RI ini dalam diskusi online yang digelar NAGARA Institute, Kamis (17/9/2020).
Selain Benny K Harman, diskusi juga mengjadirkan narasumber KoordInator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Dr Boyamin Saiman SH MH, Pakar Hukum Pidana Dr Zainal Arifin Mochtar SH MH LLC, dan Ketua Komisi Kejaksaan Dr Barita Simanjuntak SH MH.
Dalam diskusi, Dr Faizal Akbar selalu Direktur Eksekutif NAGARA Institute menjadi pemantik. Sedangkan moderator adalah Dedi “Miing” Gumelar.
Menurut Benny K Harman, kasus Djoko Tjandra dan turun ke Jaksa Pinangki ini bukanlah kasus biasa. Kenapa luar biasa? Karena ada hubungannya dengan pusat-pusat kekuasaan.
“Selama ini yang ramai disebut-sebut adalah Jaksa Pinangki. Padahal posisi dia apalah. Siapalah dia. Saya rasa dia mewakili institusi kejaksaan,” katanya.
Namun jangan lupa yang terlbat dalam kasus ini, selain kejaksaan, ada di Mahkamah Agung, kemudian ada di kepolisian, ada di Kemenkum HAM sol imigrasi, ada di kelurahan soal KTP.
“Tapi yang luput adalah, sepertinya dikucilkan, yang diabaikan, adalah klaster politik. Klaster politik yang saya maksudkan dalam kasus ini nama sejumlah anggota dewan juga disebut-sebut,” kata Benny K Harman.
Dikatakan, proses di kepolisian sudah jalan, pimpinan kepolisian langsung mengambil langkah hukum memecat dan memeriksa yang terlibat. Kita belum dengar Kemenkum HAM soal imigrasi, kita belum tahu bagaimana Kemendagri soal KTP. Kita lihat kejaksaan yang sudah memproses Jaksa Pinangki.
“Tapi disebut-sebut juga ada sejumlah nama di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga yang disebut-sebut ikut ambil bagian di dalam operasi Djoko Tjandra ini,” katanya.
Benny menjelaskan, bahwa tahun lalu sekitar bulan Juli, Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra, bersama beberapa anggota DPR, utamanya Komisi III, ikut bersama-sama mereka ke Macau.
Mengapa ke sana? Menurut Benny, tentu mengurus skenario ini. Jadi, tidak sehat kalau hanya menuntut kejaksaan. Sebab, pertanyaan publik kenapa sejumlah nama dalam kasus ini yang kebetulan teman-teman di DPR tidak diproses, tidak diungkit, tidak dibuka.
“Jawaban atas pertanyaan itu, adalah minta Kejaksaan Agung untuk tidak sungkan-sungkan menanggil dan meneriksa teman-teman saya di DPR yang ditengarai disebut-sebut ikut ambil bagian dalam mengatur, dalam menyusun skenario membebaskan Djoko Tjandra itu,” katanya.
Bahkan, kata Benny, ada yang mengatakan kunci permainan itu adalah teman-teman di DPR itu. Informasi itu membuat dirinya kaget.
“Kalau memang betul kuncinya, otaknya, aktor intelektualnya ada di DPR, maka saya mohon sebagai anggota DPR, saya minta Kejaksaan Agung untuk memeriksa teman-teman saya di DPR itu. Jangan segan-segan dan jangan sungkan-sungkan,” katanya.
Benny mengulangi, kalau toh teman-teman itu terlibat atau ada afiliasi dengan kekuasaan, sekali lagi mohon supaya Kejaksaan Agung jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan pemeriksaan.
“Saya yakin Bapak Presiden Jokowi sama sekali tidak akan melindungi teman-teman DPR sekalipun berasal dari parpol pendukung utama Pesiden Jokowi dalam Pilpres yang lalu,” kata politisi asal NTT ini. (lms)
Komentar