TILIK.ID — Pemerintah telah mengeluarkan Perpres tentang rancangan belanja pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) tahun 2020-2044. Tidak main-main dana yang dibutuhkan sebesar Rp 1.760 triliun.
Rencana besar itu pun mengundang kritik dari berbagai pihak. Sebutlah misalnya pengamat intelijen dan Hankam Connie Rahakundini melalui podcast di Channel Akbar Faizal Uncensored (AFU) dua pekan lalu.
Kritikan itu langsung viral dan mendapat dukungan luas mempertanyakan dana sebesar itu diambil dari mana. Sebab pemerintah sendiri tengah menghadapi beban utang dan pembiayaan pembangunan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi kritikan-kritikan itu dengan mengatakan banyak yang salah kaprah tentang rencana itu.
“Saya melihat, sumber kesalahpahaman itu ada tiga. Pertama, orang hanya melihat total besaran anggarannya, yang mencapai Rp1.760 triliun, tapi tidak memperhatikan skemanya. Kedua, orang melupakan jika ini adalah proyek strategis untuk jangka waktu dua puluh lima tahun. Dan ketiga, orang juga lupa, semua itu barulah draf rencana Pemerintah,” jelas Fadli Zon dalam keterangan persnya, Senin (7/6).
Banyak juga yang lupa kalau saat ini kita berada di tahap akhir program Kekuatan Pokok Minimum, atau MEF (Minimum Essential Force), yang telah dimulai sejak 2009 silam. MEF adalah program yang dirancang untuk memodernisasi kekuatan pertahanan.
MEF dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu Tahap I (2009-2014), Tahap II (2014-2019), dan Tahap III (2019-2024).
Fadli menjelaskan, dalam tiap tahap MEF, Pemerintah menganggarkan kurang lebih sebesar Rp150 triliun untuk belanja Alutsista. Jadi, kurang lebih tiap tahun anggarannya adalah Rp30 triliun.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI sempat menjawab pers atas semua spekulasi yang berkembang.
“Kami tadi di DPR, kami bahas anggaran tahun 2022, tapi sempat saya diminta menjelaskan tentang konsep induk pertahanan, ada juga pertanyaan soal isu-isu di luar, semua sudah saya jelaskan satu per satu,” kata Prabowo di komplek Parlemen RI, Rabu (2/6/2021).
Dikatakan, sebagaimana diketahui banyak alutsista kita sudah tua, memang saatnya sudah harus diganti. Namun rencana tersebut masih sementara digodok bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya.
“Kebutuhan-kebutuhan akan peremajaan alutsista penting untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang saat ini,” katanya. (lms)
Komentar