by: Ludiro Prajoko
(Analis Politik dan Pemerhati Kebangsaan)
BERSELIWERAN di media sosial, video-rekaman tindak kekerasan aparat terhadap demonstran yang tertangkap. Ada video sejumlah aparat mengebuki seorang mahasiswi. Juga sejumlah aparat dengan tangan kosong dan juga pentungan, menghajar seorang mahsiswa kerempeng. Entah bagaimana ceritanya mereka tertangkap. Juga sepasukan polisi yang menyerang kampus sebuah universitas di Riau.
Sejenis kebrutalan menjadi unsur dalam menangani demonstran.
Dari tayangan video-video itu, kita tahu, bagaimana kekerasan mencapai keganasaanya. Hasrat kekerasan membuncah, menampakkan insting kematian versi Freud, di hadapan objek yang lemah, yang secara teknis dan potensial, tidak memiliki kapasitas untuk melawan.
Tindak kekerasan aparat itu membenarkan keluhan Lorenz: manusia beradab masa kini menderita kekurangan penyaluran agresinya.
Erich Fromm melacak akar kekerasan melalui analisis sosio psikologis atas watak manusia. Fromm memang bermaksud menyajikan penjelasan ilmiah yang meyakinkan tentang kekerasan sebagai bagian dari eksistensi manusia.
Sejarah manusia memang dipenuhi kisah-kisah kekerasan. Sebagaian malah terlalu keras untuk dicontoh. Tentu saja, analisis Fromm terlalu rumit untuk memahami sumber tindak kekerasan aparat dalam menangani demonstran menolak Omnibus Law.
Pasti, tindak kekerasan itu bukan karena selera atau kreatifitas aparat kepolisian yang ditugaskan di lapangan. Mereka memang manusia seutuhnya, tapi pada moment itu, mereka tertransformasi menjadi sejenis robot yang diprogram dengan sandi: perintah pimpinan.
Pemerintah memang mengandalkan Polisi untuk urusan hukum dan ketertiban masyarakat. Karena, Polisi membawa takdir mengayomi masyarakat. Petinggi Polisi yakin dan berkomitmen mewujudkan masyarakat yang tertib, tentram, aman, damai. Tak ada kriminalitas, tak ada narkoba. Hukum tegak berdiri, keadilan layaknya bunga melati yang harumnya bisa dihirup siapapun yang memiliki lubang hidung.
Dalam suasana seperti itulah masyarakat akan meroket kesejahteraannya.
Petinggi Polisi yakin hanya untuk itulah pemerintah ada. Maka, apapun yang dilakukan pemerintah hanya untuk mencapai hal itu. Sayang sekali, jarang diberitakan, apakah para Petinggi polisi gemar membaca buku.
Masyarakat ideal itu proyeksi Pemerintah, dan Pemerintah bayangan Negara. Tak tersedia pasal untuk melihat kesalahan pemerintah. Pemerintah tak bisa salah. Maka, kehendak dan perintah pemerintah adalah hukum tertinggi. Setiap yang melawan itulah bagian masyarakat yang salah. Ketika bagian itu sedemikan besar, lalu bergerak menyuarakan aspirasinya, itulah kesalahan besar.
Polisi tak berurusan dengan: kecurangan (Pemilu), RUU HIP yang memretheli Pancasila, Omnibus Law, ….. Semua itu seperti tak ada sangkut pautnya dengan masyarakat ideal yang didamba Polisi.
Akhirnya, dapat juga satu video pendek yang menayangkan proposal damai yang diajukan aparat polisi yang bertugas menembakkan gas air mata, dan memukuli demonstran, kepada para demonstran, ketika mereka kehabisan amunisi, terkurung di tengah kerumunan demonstran.
Dalam video itu, seorang perempuan seperti berkotbah di atas mobil, berupaya menenangkan massa, layaknya juru runding yang cakap. Video berakhiri dengan sedikit caci maki. Tak terjadi kekerasan seperti ketika para demonstran tertangkap.
Mengapa kekerasan kehilangan gairah? Mengapa tidak terjadi amuk demonstran? Bagaimana menjelaskan anomali insting kematian itu?
Bangsa ini, sebagaimana ditunjukkan para demonstran, ternyata masih menyimpan dalam kesadarannya, sesuatu yang mungkin tak dipertimbangkan oleh Freud dan Lorenz: amarah dan dendam tak perlu diawetkan dan tak selalu berwajah tunggal: agresi jahat, ketika kita menyadari aparat yang bertugas di lapangan itu, sesungguhnya tidak tahu duduk perkaranya, hanya tahu perintah atasan, yang sepengetahuan mereka, harus dipatuhi, melebihi kepatuhan kepada Tuhan.
Tentu menjadi masalah serius bagi bangsa ini, bila banyak perintah atasan, yang mengingkari perintah Tuhan.
Komentar