TILIK.id, Jakarta — Kabar bakal masuknya tenaga kerja asing asap China ke Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendapat penolakan. Selain Gubernur Ali Masi dan Bupati Konawe, Kerry Konggoasa, juga datang dari Katua DPRD Abdulrahman Saleh.
Rahman Saleh bahkan siap memimpin langsung demontrasi jika benar-benar 500 TKA China itu masuk ke Sultra. Politisi PAN ini tidak bisa mengabaikan aspirasi rakyat Sultra.
“Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024,” kata Abdurrahman Saleh di Kendari, seperti dikutip Antara, Rabu.
Dia mengatakan, penolakan itu didasari pada kondisi masyarakat Sulawesi Tenggara saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19.
Jika para TKA asal China tersebut datang, kata Abdurrahman Saleh, akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat.
“DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik Covid-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak,” ujarnya.
Tak hanya Katua DPRD yang mengancam demo, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sultra Muhammad Poli juga bereaksi keras dan akan mengajak fraksinya ikut demo.
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat mengabaikan rasa empati pada tenaga kerja lokal yang di rumahkan akibat Covid-19. Namun justru pemerintah pusat menyetujui masuknya 500 TKA asal China itu.
“Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut, Fraksi PKS DPRD Sultra akan mengajak fraksi PKS yang ada di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk turun langsung demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari,” ujarnya menegaskan.
Seperti diketahui, Rapat Paripurna yang digelar DPRD Sultra pada Rabu (29/4/2020), seluruh unsur pimpinan dan fraksi secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana kedatangan 500 orang TKA asal China yang akan bekerja di perusahaan tambang PT Vertu Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Kabupaten Konawe.
Wakil Ketua I DPRD Sultra, Herry Asiku mengungkapkan, seharusnya pemerintah mempertimbangkan kebatinan masyarakat khususnya warga Sulawesi Tenggara. Herry menilai seakan-akan pemerintah tidak melindungi masyarakat.
“Sesama teman pun kita saling waspada apalagi orang asing dari negara asal Covid-19. Jadi kita bukan antiinvestasi dan anti-TKA, tapi suasana kebatinan kita yang memaksa untuk tidak menerima TKA dulu,” katanya. (loa)
Simak video kedatangan puluhan TKA asal China di Bandara Haluoleo Maret lalu:
Komentar