TILIK.ID — Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) adalah strategis bagi Sulteng pasca bencana gempa dan tsunami.
Majelis Nasional KAHMI menetapkan Kota Palu di Sulteng karena berbagai pertimbangan. Salah satunya memberi support penanganan tahapan pemulihan Sulteng setelah dilanda gempa bumi dan tsunami menyapu tiga daerah terparah di sana.
Karena itu pemerintah Sulteng, yakni Gubernur dan DPRD, menyatakan kesiapannya menerima Munas KAHMI dilaksanakan di Kota Palu Sulteng. Konsekuensi dari penerimaan itu adalah dukungan anggaran yang disetujui oleh DPRD.
Dana yang diputuskan oleh Pemerintah Sulteng adalah melalui skema bantuan hibah sebesar Rp 14 miliar melalui Banggar DPRD Sulteng.
Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura mengatakan, bantuan hibah untuk penyelenggaraan Munas KAHMI di Palu sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Setelah DPRD Provinsi dan Gubernur menyetujui dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022, selanjutnya dilakukan asistensi oleh Menteri Dalam Negeri,” kata Rusdy Mastura melalui keterangan tertulis, Jumat (16/9/2022).
Dari asistensi itu, kata Rusdy Mastura, lalu ditetapkan menjadi APBDP Tahun 2022 dimana alokasi bantuan untuk penyelenggaran Munas KAHMI di Palu Sulawesi Tengah ditetapkan sebesar Rp 14 miliar.
Gubernur menjelaskan, penganggaran tersebut direncanakan setelah ditetapkannya 3 provinsi sebagai calon daerah pelaksanaan Munas KAHMI antara lain, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Oleh panitia Nasional Munas KAHMI datang berkunjung kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dalam hal ini Gubernur dan DPRD.
Pemerintah Daerah Sulteng dan DPRD menyambut baik Palu sebagai Tuan Rumah karena Munas KAHMI ingin mempercepat program pemulihan paska bencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah nasional, dengan mempercepat realisasi tahapan rehabilitasi rekonstruksi dan mendorong recovery ekonomi paska bencana.
“Munas KAHMI Tahun 2022 dan juga akan menjembatani aspirasi pembangunan, peningkatan ekonomi dan kesejahtraan masyarakat Sulteng,” kata Gubernur.
Dengan diputuskannya Kota Palu sebagai tuan rumah Munas KAHMI Tahun 2022, diharapkan menjadi ajang promosi daerah Sulawesi Tengah di kancah nasional dan Internasional.
Gubernur juga menyambut baik niat Munas KAHMI di Kota Palu, karena akan dikunjungi dan dihadiri tamu–tamu anggota tetap KAHMI baik dari seluruh penjuru tanah air dan juga anggota KAHMI yang mungkin ada di Luar Negeri bisa berjumlah 6.000 peserta.
Untuk menjaga harkat dan martabat daerah yang sudah menyambut baik pelaksanaan Munas KAHMI di laksanakan di Palu Sulawesi Tengah, selaku tuan rumah sesuai ketentuan harus memberikan dukungan anggaran untuk biaya pelaksanaannya.
“Panitia Munas KAHMI membutuhkan anggaran sebesar Rp 15 miliar, setelah dilakukan rasionalisasi hanya disetujui sebesar Rp 14 miliar dan telah mendapat persetujuan dari Banggar DPRD dan juga telah disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD,” kata Gubernur Rusdy Mastura.
Dikatakan, pemberian dana hibah tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 dimana disebutkan bahwa hibah dapat diberikan ketika belanja Mandatori (Belanja Wajib) terpenuhi.
Dijelaskan gubernur, dalam struktur Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, semua belanja mandatori yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan–undangan telah terpenuhi.
Seperti belanja pendidikan sudah di atas 20 persen dari jumlah belanja dalam APBD.
Alokasi belanja kesehatan juga sudah di atas 10 persen, belanja PEN sudah mencapai 25 persen dari dana transfer umum di luar DAK, belanja infrastruktur juga terpenuhi dan regulasi terbaru mengatur alokasi dana untuk mengintervensi kenaikan Inflasi dampak dari kenaikan BBM sebesar 2 persen.
Untuk Bansos juga sudah terpenuhi, hal sama juga untuk pembukaan lapangan kerja dan subsidi transportasi, sehingga dalam konteks hibah yang diberikan kepada KAHMI dalam APBD 2022 itu sudah memenuhi kaidah dan ketentuan penganggaran.
“Nantinya penggunaan anggaran tersebut, KAHMI dihimbau agar dapat dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin dan juga semua pihak dapat mengawasi pelaksanaannya,” pinta gubernur.
Sesuai ketentuan, pelaksanaan anggaran tersebut oleh panitia Munas akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggarannnya oleh panitia Munas KAHMI.
“Anggaran tersebut sudah pasti akan dipergunakan dan dimanfaatkan di Sulawesi Tengah yang sudah pasti akan menghidupkan UMKM dan dunia usaha. Dan yang pasti memberikan dampak terhadap ekonomi Sulawesi Tengah dengan kehadiran peserta Munas KAHMI berjumlah 6.000 peserta,” katanya.
Ribuan peserta ini, menurut Gubernur, akan memberikan dampak positif untuk menghidupkan dunia usaha dan parawisata di Sulawesi Tengah. (lmg)
Komentar