Azymardi Azra: Waspadai, Ucapan Jokowi Tidak Bisa Dipegang

TILIK.ID — Polemik penundaan Pemilu 2024 yang berkonsekuensi pada perpanjangan jabatan Presiden Jokowi ditolak banyak pihak. Usulan yang datang dari tiga ketua umum parpol itu pun ditanggapi pihak Istana.

Meski Presiden Jokowi belum bicara soal penundaan Pemilu 2024, namun suara Istana muncul dari Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani.

Bagi cendikiawan muslim Azyumardi Azra, apapun yang disampaikan Jokowi, jangan langsung percaya. Sebab Jokowi kerap melakukan tindakan yang berlawanan.

Meski berkali-kali mantan Wali Kota Solo itu menolak memperpanjang masa jabatan, Azra mewaspadai pernyataan itu akan berubah sebaliknya.

“Saya menyampaikan secara terbuka di berbagai media, saya kira jangan berpendapat begitu (Jokowi menolak), apalagi yakin. Karena melihat gejalanya adalah apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan,” kata dia dalam diskusi daring, Rabu (2/3).

Guru Besar UIN Jakarta itu misalnya menyoroti pernyataan Jokowi saat berkomitmen untuk memperkuat KPK. Namun, yang terjadi justru menyetujui RUU KPK meski banyak ditolak masyarakat luas.

BACA JUGA :  Pemadaman Kebakaran Kilang Pertamina Balongan Terus Diupayakan

Pada 2020, lanjut Azra, Jokowi juga mengaku berkomitmen melindungi para buruh. Namun, pemerintah justru menyetujui pengesah UU Cipta Kerja.

“Jadi enggak bisa dipegang. Jadi menurut saya jangan percaya dulu. Maka waktu itu saya menyerukan agar masyarakat sipil tetap waspada. Jangan percaya, ternyata betul,” kata dia.

Azra menyoroti perubahan sikap Jokowi itu banyak dipengaruhi orang-orang terdekat di lingkungan Istana, terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Azra mengaku skeptis dengan lanjutan isu penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengkritik wacana itu sebab berkebalikan dengan keputusan pemerintah yang pada 2020 justru ngotot melaksanakan Pilkada di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Namun, keputusan itu saat ini justru bertolak belakang. Di tengah banyak penolakan terkait wacana penundaan pemilu, lingkaran Istana justru ngotot agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda.

“Sekarang kenapa kemudian mau diubah malah diperpanjang. Tidak pemilunya ditunda. Kalau dulu dipaksakan diselenggarakan. Ini nggak dipaksakan ditunda,” kata Azra.

Usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun, kini telah didukung PAN dan Golkar. Sementara, Gerindra, PKS, Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP, dan PDIP menolak. (nes)

BACA JUGA :  Layanan Penyemprotan Disinfektan Berbayar Menawarkan Diri di Medsos

Komentar