TILIK.ID — Rapat paripurna DPR RI mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU. Pengesahan tersebut diketok Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (18/1-2021). Satu-satunya fraksi yang menolak pengesaha RUU itu adalah PKS.
Terkait itu, politisi Partai Gerindra di Komisi I DPR Fadli Zon kembali angkat suara. Meski fraksinya menolak pengesahan RUU IKN, Fadli Zon tak henti bersikap kritis. Nama Ibu Kota Negara pun disindirnya.
Menurut Fadli, sebaiknya nama ibu kota negara yang baru memakai nama Presiden Jokowi saja.
“Usul saya nama ibu kota langsung saja ‘Jokowi’,” tulis Fadli di akun twitter pribadinya, @fadlizon yang dikutip, Selasa (18/1/2022).
Fadli Zon mengatakan hal tersebut merespons Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang sudah menetapkan nama Ibu Kota Negara yang baru, yakni Nusantara.
Namun, menurut Fadli, nama Nusantara dirasa kurang pas sebagai ibu kota negara yang baru sebab punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia secara keseluruhan. Belum lagi, ada istilah Wawasan Nusantara.
““Nusantara” kurang cocok jd nama ibukota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sbg wilayah Indonesia, belum lg ada “Wawasan Nusantara,” kata Fadli Zon.
Karena itu Fadli Zon mengusulkan nama ibu kota negara yang baru memakai nama “Jokowi”.
Fadli mengatakan, jika memakai nama Jokowi, sama halnya dengan ibu kota Kazakhstan yang memakai nama Nursultan dan diambil dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev
“Sm dg ibu kota Kazakhstan “Nursultan” (dr nama Presiden Nursultan Nazarbayev”),” kata Fadli Zon di twitternya.
Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dengan memakai nama Nusantara, diharapkan ibu kota negara yang baru bisa menggambarkan kenusantaraan Indonesia.
“Dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” kata Suharso menyetujui pemberian nama oleh Ptesiden Jokowi. (lms)
Komentar