Tony Rosyid
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)
PAGI ini, yang positif Covid-19 di Indonesia di angka 893 orang. Yang meninggal 78 orang. Dan yang sembuh 35 orang. Dari data ini, tiga hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, trend angkanya terus naik signifikan. Kedua, angka kematian di atas 8 persen. Ketiga, jumlah yang mati lebih besar dari yang sembuh. Dua kali lipat lebih.
Bandingkan dengan kasus Covid-19 di tingkat global. Ada 528.960 kasus. Yang meninggal 23.963 orang. Sekitar 4 persen. Dan yang sembuh 123.366 orang. Lima kali lipat dari angka kematian.
Apakah Indonesia harus lockdown? Rasa-rasanya tak mungkin. Meski banyak pihak telah mendesak. Lockdown itu kewenangan pusat. Presiden berulangkali menegaskan: tak akan ada lockdown. Bahkan keputusan ini diucapkan di hadapan para kepala daerah. Jadi, clear. Presiden tegas bahwa tak akan ada lockdown.
Kendati ada perangkat undang-undangnya, yaitu UU No 6 Tahun 2018 tentang karantina. Lockdown nampaknya bukan pilihan. Masalahnya bukan karena tak tersedianya aturan, tapi lebih karena faktor ekonomi. Pemerintah gak siap.
Lalu? Presiden sedang buka donasi. Menteri Keuangan lagi menyiapkan rekening. Berharap rakyat mau nyumbang. Terutama orang-orang kaya yang sedang lari ke Singapore. Gak apa-apa di Singapore, yang penting duitnya tetap di Indonesia, dan syukur-syukur mau donasi. Semoga orang-orang melarat nantinya ikut kebagian dan merasakan uang hasil donasi itu.
Untuk sementara, pemerintah mengimbau rakyat stay at home. Diam di rumah. Apakah efektif? Untuk mereka yang punya tabungan cukup, diam di rumah bukan masalah. Tapi bagi kaum miskin? Ini sangat serius.
Mati di jalanan karena terinfeksi Covid-19 lebih terhormat karena nyari nafkah buat keluarga, dari pada mati kelaparan di rumah. Lihat berbagai video soal keberanian orang-orang miskin itu yang viral di medsos. Sama sekali gak nampak rasa takut dalam diri mereka.
Orang miskin gak takut mati, yang takut mati orang kaya. Kira-kira seperti itu ungkapannya. Walaupun sesungguhnya mereka takut mati juga. Kelaparan yang membuat mereka abai terhadap rasa takut itu.
Bagi mereka yang setiap harinya makan dari penghasilan harian, imbauan stay di rumah gak akan efektif. Baru efektif kalau pemerintah hadir dan memberi makan mereka. DKI sudah siapkan 1,1 juta per keluarga. Pusat? Nah, disini letak persoalannya. Kalau pemerintah pusat punya kemampuan ngasih makan rakyat, beberapa pekan lalu mungkin sudah diputuskan lockdown.
Bangun kereta cepat Jakarta-Bandung, jalan tol, bandara dan pelabuhan mampu kok, mosok ngasih makan rakyat gak mampu? Bangun ibu kota baru aja ada anggarannya, mosok untuk subsidi rakyat gak ada anggarannya? Tentu, pemerintah punya kalkulasi sendiri. Soal rakyat gak paham, itu nomor 13.
Jika instruksi stay at home dari pemerintah tak efektif untuk rakyat miskin, bagaimana nasib mereka kedepan terkait penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas? Teori “organisme biologis” atau “Herd Imunity” berlaku disini. Bagi yang imunnya kuat, mereka akan bertahan hidup. Bagi yang lemah imunnya? Anda akan memberi nasehat: bawa ke rumah sakit. Emang rumah sakit terima? Emang rumah sakit masih muat ruang isolasinya? Sabar! Wisma Atlet sedang disulap jadi Ruang Isolasi.
Teringat sebuah tulisan dari keluarga Deny, seorang pejabat eselon satu yang meninggal karena Covid-19: “Please don’t get sick, they do not know how to handle us. This is scary.”
“mohon jangan sakit, mereka (tenaga medis) tidak tahu bagaimana menangani kita. Ini mengerikan.”
Kalimat ini ditulis atas keprihatinan keluarga atas penanganan rumah sakit terhadap almarhum Deny. Lempar sana lempar sini dengan masa tunggu cukup lama. Hingga akhirnya, pek… Deny pun meninggal. Kenapa ini terjadi? Karena keterbatasan tenaga, alat dan ruang. Ini pejabat loh. Kebayang jika kuli panggul yang sakit. Pek… Mati di emperan toko, seperti yang terjadi di Petogogan.
Semoga rakyat Indonesia, terutama kaum miskin, punya daya tahan tubuh yang lebih kuat, sehingga tak ada kematian massal di negeri ini. Karena pada akhirnya, nyawa Anda itu urusan Anda sendiri. Bukan urusan pemerintah, bukan juga urusan para anggota DPR yang saat pemilu tahun lalu berhasil membujuk anda untuk memilih mereka.
Jakarta, 27 Maret 2020
Komentar