TILIK.ID — Bupati Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir H Burhanuddin atas nama pemerintah hadir pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama KPK di Ruang Paripurna DPRD Sultra, di Kendari pada 6-8 Mei 2026.
Dalam kesertaannya, Bupati Ir H Burhanuddin M.Si membawa komitmen tinggi pemerintahannya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pemerintah Kabupaten Bombana, seperti diketahui sangat aktif mengampanyekan gerakan antikorupsi. Bahkan berhasil meraih penghargaan Pariwara Antikorupsi dari KPK RI sebagai salah satu instansi dengan kampanye terbaik nasional.
Tagline dan slogan populer yang disampaikan pemerintahan Kabupaten Bombana antara lain “Bombana Berani Lawan Korupsi”. Tagline ini merupakan yang utama yang sering dicantumkan sebagai hashtag dalam poster digital dan media sosial.
Ada juga tagline “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” yang digunakan sebagai tema sentral pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kabupaten Bombana.
Prestasi Kampanye Kabupaten Bombana tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah terbaik di Indonesia dalam hal efektivitas kampanye antikorupsi –Pariwara Antikorupsi– yang dinilai langsung oleh KPK.
Komitmen pemerintah Bombana ini dibawa Bupati Bombana Ir H Burhanuddin M.Si pada Rakor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi yang digelar KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi di Kendari.
Rapat dibuka Gubrnur Sultra Andi Sumangerukka di ruang paripurna DPRD Sultra, Rabu (6/5/2026).
Hadir pada Rakor pencegahan dan pemberantasan korupsi itu semua kepala daerah se Sultra, pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten se Sultra.
Dari pusat, hadir tim dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, termasuk Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto.
Rakor tersebut menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi, khususnya di lingkup pemerintahan daerah.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam sambutannya menegaskan, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan pembangunan dan berkomitmen menyatukan langkah dengan KPK.
Sementara KPK menekankan perbaikan tata kelola, khususnya pada sektor pelayanan publik dan pengelolaan aset, untuk mencegah korupsi.
Dalam forum tersebut, KPK menegaskan bahwa perang melawan korupsi bukan semata tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menyampaikan bahwa komunikasi dan sinergi menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. |••
Komentar