TILIK.ID — Bupati Bombana, Ir H Burhanuddin M.Si, melontarkan peringatan keras kepada perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena. Ia menilai aktivitas mereka sudah keterlaluan karena terkesan mengabaikan pemerintah daerah.
Kegeramsn bupati itu disampaikan langsung dalam kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan halal bihalal di Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Selasa (24/3/2026).
Bupati pada kesempatan itu didampingi Ketua Tim
Penggerak PKK Bombana Hj Fatmawati Kasim Marewa S.Sos dan Wakil Bupati Ahmad Yani S.Pd, M.Si, serta hadir antara lain Pj Sekda Ir Syahrun, Kapolres Eko Sutomo, serta jajaran pimpinan OPD.
Hadir pula Camat Kabaena Barat, para lurah, kepala desa, dan tenaga kesehatan. Sekitar seratus warga memadati halaman Mess Pemkab Bombana.
Dalam sambutannya di hadapan ratusan warga, Burhanuddin secara terbuka menyindir sikap perusahaan tambang yang dinilai bertindak seenaknya, seolah tidak ada otoritas pemerintah daerah di wilayah tersebut.
“Jangan karena izinnya dari pusat, lalu menganggap pemerintah daerah tidak ada. Sampaikan ke bos-bos kalian di pusat, hargai pemerintah di sini!” tegasnya dengan nada tinggi.
Kegeraman bupati bukan tanpa alasan. Dari puluhan perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena, hanya empat perusahaan yang hadir memenuhi undangan resmi pemerintah daerah dalam acara tersebut.
Fakta itu dinilai sebagai bentuk nyata ketidakpatuhan sekaligus sikap tidak menghormati pemerintah daerah.
Dalam pidato berdurasi sekitar 15 menit, lebih dari sepertiga waktunya diisi dengan kritik keras terhadap perusahaan tambang. Bupati bahkan menilai ada kecenderungan perusahaan bertindak semaunya tanpa koordinasi.
“Saya mau semua perusahaan tahu, ada pemerintah daerah di sini. Jangan dia lompat-lompat,” ujarnya geram.
Tak berhenti pada peringatan, Burhanuddin memastikan akan mengambil langkah. Ia menginstruksikan pembentukan tim terpadu untuk memeriksa seluruh aktivitas perusahaan tambang di Kabaena.
“Saya akan turunkan tim terpadu. Semua perusahaan akan diperiksa. Ini akan dibantu langsung oleh Kapolres,” tegasnya.
Bupati juga membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Ia bahkan meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas perusahaan tambang di wilayah mereka.
“Kalau perlu, kita surati menteri,” katanya.
Selain itu, Dinas Penanaman Modal diperintahkan turun langsung ke lapangan guna mengecek kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku.
Di tengah ketegangan pernyataan bupati, kegiatan tetap dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat, termasuk satu unit mobil pemadam kebakaran untuk kecamatan. Juga ada pemeriksaan kesehatan gratis.
Namun pesan utama dari kunjungan tersebut jelas: pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap perusahaan tambang yang mengabaikan kewenangannya.
Komentar