Oleh: Achmad Nur Hidayat
(Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute)
RASA kecewa, sedih, sakit bahkan rasa malu yang mendalam tertumpah, apabila mengenang peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, baru-baru ini. Kebakaran Depo Plumpang menelan korban jiwa sebanyak 19 jiwa, puluhan lainnya luka-luka serta seribuan warga mengungsi.
Terlalu mahal harga yang harus ditebus dalam satu kejadian kebakaran Depo Plumpang. Demikian juga, dampaknya dari aspek sosial, kemasyarakatan serta pemerintah.
Kebakaran ini menambah rentetan panjang, terbakarnya aset pertamina yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat cukup besar. Untuk itu, investigasi peristiwa kebakaran Depo BBM Pertamina di Plumpang harus diungkap secara transparan.
Di negara lain, pihak manajemen korporasi selayaknya mengundurkan diri, jika ada kejadian semacam ini, sekaligus sebagai bukti tanggung jawab moral.
Bahkan, seorang Presiden Vietnem Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri, baru-baru ini karena rasa tanggungjawabnya di hadapan partai dan pendukungnya. Demikian juga, PM Inggris juga mundur setelah menjabat tidak lebih dari sepekan. Pimpinan perusahaan terbuka, di Bursa Efek Jakarta pernah menyampaikan pengunduran diri sebagai responsibility public.
Terlebih, Menteri BUMN Erick Thohir sudah meminta evaluasi total manajemen Pertamina, dan tidak segan-segan mengevaluasi direksinya. Hal yang sama, dengan Ketua Komisi VII, DPRRI, yang pernah meminta evaluasi Depo Plumpang, yang berada ditengah padat penduduk sejak dua tahun sebelumnya.
Apalagi, juga tidak terlalu sulit mencari bukti dari rentetan kejadian kebakaran Depo Pertamina. Terakhir, terjadi sangat memilukan di wilayah Plumpang, Koja yang padat penduduk, maka jangan dibiarkan warga kembali ke tempatnya. Harus dipikirkan agar mereka mendapatkan tempat yang layak dan keselamatan mereka dapat terjamin.
Kesalamatan warga selayaknya harus menjadi prioritas, barulah Pertamina punya kewajiban untuk memastikan bahwa kejadian kebakaran kilang semacam ini tidak terulang dimasa depan.
Begitupun, Pertamina harus menjelaskan hasil investigasi kebakaran-kebakaran di beberapa Depo BBM selama ini. Ini sangat penting agar reputasi Pertamina tetap baik dan masyarakat tahu penyebab utamanya.
“Jangan sampai ada upaya saling melindungi di tubuh Pertamina atas kesalahan yang terjadi apalagi kelalaian-kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa.”
Depo Kilang Pelumpang pada Tahun 2009 sudah ada rekomendasi pemerintah untuk membuat buffer zone. Ini harus di investigasi apakah dilaksanakan atau tidak.
Kedepan, Pertamina harus superketat menjalankan protokol keselamatan. Setiap orang yang bekerja di kilang minyak harus memahami dan mematuhi semua protokol keselamatan yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan alat pelindung diri dan pelatihan tanggap darurat.
Potensi Unsur Kelalaian
Terjadinya kebakaran kilang tidak lepas dari adanya unsur kelalaian personil, kendati mesti menunggu pembuktian. Untuk itu, harus selalu dilakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa semua peralatan bekerja dengan baik dan terawat dengan baik. Hal ini dapat menghindari kerusakan atau kegagalan peralatan yang dapat menyebabkan kebakaran.
Penerapan sistem pengendalian kebakaran yang efektif seperti sprinkler, fire extinguisher, alarm kebakaran, dan sistem pemadaman kebakaran. Sistem ini harus selalu siap dan diperiksa secara berkala.
Di Aramco, sistem pengendalian kebakaran sudah menggunakan teknologi canggih secara otomatis. termasuk sistem pemadaman otomatis dan manual, fire suppression system, dan sprinkler system yang dapat secara otomatis memadamkan api pada titik api yang terdeteksi.
Early Warning System
Harus ada upaya pemantauan bahaya potensial seperti kebocoran gas dan minyak, tumpahan minyak, atau perubahan suhu yang drastis. Setiap bahaya potensial harus segera diperbaiki atau diatasi sebelum menjadi lebih buruk.
Sangat penting untuk melakukan pelatihan karyawan secara rutin mengenai tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, serta bagaimana mencegah terjadinya kebakaran dan mengatasi situasi darurat.
Perencanaan prosedur darurat harus jelas dan dikenal oleh semua karyawan. Rencana ini harus mencakup pengaturan evakuasi, koordinasi dengan petugas pemadam kebakaran, dan cara mengatasi kebakaran atau bencana lainnya.
Demikian juga stok bahan kimia harus dikelola dengan hati-hati dan memastikan bahwa bahan kimia yang mudah terbakar disimpan di tempat yang aman.Jika unsur-unsur pengendalian kebakaran kilang minyak tersebut tidak dilakukan, maka besar kemungkinan peristiwa ini akan terulang.
Komentar