TILIK.ID — Majelis Nasional Koorps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggelar pertemuan besar terkait materi Musyawarah Nasional (Munas) XI Palu di Cisarua Puncak Bogor. Pertemuan dari 21 hingga 23 Oktober 2022 itu diikuti seluruh Steering dan Organizing Committe Munas.
Selain itu, juga ada beberapa utusan dari KAHMI Wilayah dan Daerah serta utusan Panitia Lokal dari Palu Sulawesi Tengah (Sulteng).
Lingkup teknis yang dibahas antara lain Bimbingan Teknis Perselisihan Pemilihan Umum bagi Munas XI KAHMI di Palu Sulawesi Tengah. Juga materi-materi Munas seperti penggunaan e-voting serta draft rekomendasi Munas.
E-voting misalnya, muncul perdebatan apakah sudah digunakan atau tidak, mengingat banyak keraguan dari penggunaan voting secara elektronik tersebut Hasil pendebatan memutuskan e-voting sepakat digunakan, namun keputusan final akan diketok di meja presidum MN KAHMI.
Pertemuan Pusdiklat Pancasila Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANies) mendapat apresiasi khusus dari Anies Baswedan. Hal ini disampaikan saat rombongan DPW ANies Kalsel bersilaturahmi ke rumah pribadi Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Ahad (16/10).
“Kita putuskan e-voting dibahas di rapat presidium MN KAHMI. Secara prinsip voting secara elektronik ini disetujui kita semua,” kata Kertua Steering Committe Viva Yoga Mauladi memimpin sidang, Sabtu malam (22/10/2022).
Materi lain yang dibahas adalah draft Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KAHMI. Ketua Pokja AD/ART Ambia Boestam memaparkan ada perubahan krusial tentang struktur presidium.
Menurut Ambia Boestam, selama ini presidium bergerak lepas. Tanggungjawab tidak jelas, fungsinya baru efektif ketika dapat giliran sebagai koordinator presidium.
“Nanti presidium memegang satu bidang sekaligus menjadi kordinator wilayah MW KAHMI,” kata Ambia Boestam.
Di luar forum besar pra Munas XI ini, juga ramai bisik-bisik soal pemilihan presidium MN KAHMI nanti. Sudah beberapa figur yang mendaftar di Pansel setelah pendaftaran dibuka.
Presidium sejatinya multibackground. Sebab saat ini dan juga sebelum-sebelumnya didominasi dari latarbelakang politisi. Presidium yang bukan ketua parpol jelas membawa orientasi politik parpolnya.
“Memang sebaiknya cukup dua dari sembilan politisi yang masuk presidium. Selebihnya dari berbagai background, pengusaha, guru besar, birokrasi. non governtment organization, dan lainnya,” kata salah seorang peserta.
Ambia Boestam mengamini pendapat ini. Bahkan Ambia ingin di dalam fakta integritas calon presidium menuliskan komitmennya memberikan kontribusi tetap untuk MN KAHMI.
Pada Pokja Program Kerja, diibahas draft tentang ketahanan pangan, IKN, demokratisasi, politik presidential threshold, dan lainnya. Draft ini akan dibawa ke Munas XI KAHMI. (lms)
Komentar