TILIK.ID — Sehari menjelang demo BEM SI kemarin, ada statemen menarik dari politisi PDIP Masinton Pasaribu. Kader Moncong Putih itu seperti sibuk mencari tau di mana Luhut Binsar Panjaitan, Menteri yang menggulirkan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode itu.
Politikus PDIP yang juga mantan aktivis 1998 itu mempertanyakan ke mana menteri koordinator (menko) yang menggalang dukungan palsu Jokowi 3 periode di saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa.
“Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden,” tutur Masinton dikutip JPNN.com, Senin (11/4/2022).
Anggota Komisi XI DPR RI itu menyatakan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024 bukan dari Jokowi, melainkan idenya si elite tua tersebut.
Masinton mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan pemerintah tidak punya agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi justru menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tanggal 14 Februari 2024 berikut rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.
“Sikap Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” ucap Masinton dikutip dari JPNN.com, Senin (11/4).
Luhut, kata Masinton, adalah Menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik. Big data yang dijadikan alasan untuk perpanjangan masa jabatan presiden adalah kebohongan besar.
Karena itu, Masinton minta agar menteri yang sok kuasa itu harusnya tidak ada di Kabinet. Presiden juga harusnya mencopot menteri segala urusan tersebut. Harus mundur atau dimundurkan. (lmh)
Komentar