TILIK.ID — Jelang demo mahasiswa 11 April 2022, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah. Sejumlah poin disampaikan, termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN).
Beda dengan enam tuntutan demo mahasiswa 11 April 2022, PB HMI dalam rekomendasinya tidak menolak sama sekali pemindahan ibu kota negara (IKN). PB HMI juga tidak tegas terkait wacana presiden tiga periode.
Padahal, mahasiswa bersama elemen rakyat yang akan turun demo Senin 11 April 2022 tegas menolak jabatan tiga periode, dan temasuk penolakan pemindahan IKN.
HMI menyatakan setuju pemindahan IKN namun dengan sejumlah catatan. Di antaranya menjamin pembangunan IKN Nusantara berdasarkan kaidah lingkungan hidup.
“Ini untuk menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup,” kata Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama dalam keterangan tertulisnya yang diterima Ahad (10/4/2022).
Catatan lain terkait IKN, PB HMI
meminta pemerintah menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otorita IKN.
Sedangkan untuk wacana tiga periode HMI hanya menyatakan meminta seluruh elemen bangsa agar tetap tegak berdiri menjaga amanat reformasi.
Adapun rekomendasi lain hanya berupa himbauan, jauh dari ketegasan dan pilihan sikap kritis. Ada beberapa rekomendasi juga tidak substantif untuk direkomendasikan.
PB HMI meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan memutuskan kebijakan tepat, terkait kenaikan harga kebutuhan pokok.
Rekomendasi selanjutnya ialah meminta pemerintah untuk tetap fokus pada penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19, mendorong penstabilan harga bahan bakar minyak (BBM) serta menjamin ketersediannya.
Berikutnya, HMI merekomendasikan agar pemerintah mencabut kebijakan terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Sebab, hal itu akan semakin membebani masyarakat yang telah tertekan dan terpuruk akibat pandemi COVID-19.
PB HMI, kata Raihan lagi, meminta pemerintah agar segera menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat, termasuk penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.
Kepada semua anak bangsa, HMI mendorong untuk tetap menjaga soliditas dan stabilitas keamanan demi merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman yang harmonis.
Presiden, tambah dia, diminta agar mengevaluasi kembali jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak kapabel dalam menjalankan tanggungjawabnya.(les)
Komentar