TILIK.ID — Gugatan Judisial Review AD ART Partai Demokrat yang dilakukan kelompok Moeldoko melalui pengacara Yusril Ihza Mahendra membuat partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu melawan. Mereka pun membongkar kebusukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu.
Dalam konferensi persnya Ahad (3/10/2021), Partai Demokrat malalui Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, upaya KSP Moeldoko sudah sangat keterlaluan. Kelompok KSP Moeldoko
terus melakukan siasat demi siasat jahat.
“Dia menggunakan proxy para mantan kader Pattai Demokrat untuk mencapai ambisi kekuasaannya dengan melakukan upaya-upaya pembodohan publik. Hanya karena pangkat jendral merasa memiliki kuasa untuk melakukan pembodohan publik, hanya karena Profesor hukum selalu merasa bisa melakukan upaya pemutarbalikan fakta,,” kata Herzaky Mahendra.
“Kami katakan dengan tegas, bahwa rakyat Indonesia tidak bodoh, kami kader Partai Demokrat tidak bodoh, kita semua tidak bodoh, kita lawan semua upaya pembodohan, kami perlu melakukan perlawanan terhadap mereka yang menggunakan pangkat jabatan dan gelar akademisnya.”
Herzaky mengungkapkan, mantan kader Demokrat bernama Hasyim dan Ayu melakukan konferensi pers terkait gugatan judicial review AD ART Partai Demokrat. Jumpa pers sudah direncanakan pada malam sebelumnya di sebuah rumah dinas milik TNI Angkatan Darat di Jalan Lembang yang masih dikuasai KSP Moeldoko.
“Saya yakin kalau tahu bahwa itu adalah rumah dinas Angkatan Darat pasti bukan hanya publik yang marah, para prajurit juga tidak akan rela karena tempat yang suci dan netral itu dikotori oleh sekelompok orang untuk melakukan siasat jahat, yakni membahas partai politik yang sah dan diakui oleh pemerintah,” kata Herzaky.
Dikatakan, prajurit itu loyal dan setia, sedangkan penghianatan dan pemberontakan tidak ada tmpatnya dalam jiwa dan raga seorang prajurit.
“Untuk itu pada kesempatan ini Demokrat menegaskan, tolong diingat, hanya ada satu kepengurusan Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh pemerintah. Tidak ada dualisme di partai ini,” katanya.
Herzaky mengatakan, ambisi KSP Moeldoko sangat besar nafsu dibanding kemampuan. Konstruksi besar yang terjadi di Partai Demokrat dimulai dari ambisi seorang KSP Moeldoko ingin sekali menjadi presiden. KSP Moeldoko adalah seorang petualang politik sejak melakukan operasi sajadah ketika menjadi Pangdam III Siliwangi, lalu masuk kotak menjadi Wagub Lemhamnas.
“Sedangkan ambisi menjadi presiden muncul pada tahun 2014. Ada seorang pengusaha nasional yang menghadap presiden SBY dan meminta restu Pak SBY agar Pattai Demokrat mengusung Moeldoko sebagai calon presiden. Padahal KSP Moeldolo pada saat itu masih perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI,” ungkap Herzaky.
Pada bulan Mei tahun 2015, lanjut Herzaky, pagi-pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas Panglima TNI, Moeldoko datang ke Cikeas. Hari itu SBY hendak berangkat ke Surabaya untuk melakukan Kongres Partai Demokrat. Pak SBY berpikir, kedatangan Pamglima TNI tentu ada informasi penting dan mendesak atau darurat.
“Ternyata pesannya tidak sepenting dan sedarurat yang diduga. Moeldoko hanya mengatakan, Pak tolong kalau terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat agar mengangkat Marzuki Ali sebagai Sekjennya,” beber Herzaky.
Atas permintaan Panglima TNI itu, kata Herzaky menambahkan, SBY marah. Bukan saja karena Moeldoko adalah Panglima TNI aktif yang telah melanggar konstitusi dan undang undang dalam melakukan intervensi politik praktis, tetapi juga marah karena salah satu pelaksana dan penggagas reformasi TNI,
SBY tidak rela dikotori oleh ambisi pribadi ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar hukum.
“Setelah pensiun dari TNI, Moeldoko datang lagi ke Cikeas meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat. Pak SBY sampaikan kalau gabung dengan Partai Demokrat silahkan saja. Kalau soal jabatan ketua, itu ada mekanismenya melalui kongres,” kata Herzaky.
Tak puas dengan jawaban itu, KSP Moeldoko berusaha untuk menjadi ketua umum partai-parti lain. Bahkan salah satu mantan Wapres bercerita dirinya didatangi KSP Moeldoko dan meminta dukungan untuk menjadi ketua salah satu partai politik.
Lagi-lagi mantan wakil presiden itu juga menolaknya dengan halus. Mantan Wapres itu mengatakan, untuk menjadi ketua umum itu ada mekanismenya, melalui kongres.
Herzaky mengatakan, seorang pengamat politik praktis menilai KSP Moeldoko ini agak diragukan kapasitasnya. Jangankan menjadi ketua umum partai politik, menjadi ketua umum PSSI saja kalah. Buktinya dia dikalahkan oleh yuniornya empat tahun di bawahnya, yaitu Edy Rahmayadi.
“Kami juga meragukan kemampuan intelejen KSP Moeldoko. Ada prinsip dasar di militer, bahwa setiap prajurit adalah insan intelijen. Hal ini mungkin tidak berlaku bagi KSP Moeldoko, atau bisa jadi kemampuan intelejen beliau
tumpul dan berkarat karena tertutup oleh ambisi dan hawa nafsunya akan kekuasaan,” sindir Herzaky.
“Mengapa kami katakan demikian, karena jika kemampuan intelejen yang baik ketika ada kader Partai Demokrat dokter hewan Johnny Allen Marbun menawarkan KSP Moeldoko untuk menjadi ketua umum melalui KLB, tentu saja KSP Moeldoko akan melakukan langkah langkah Intelejen, sehingga mendaparkan informasi apakah A1 atau tidak. Itu baru jenderal yang benar,” katanya lagi.
“Kalau ada jenderal mengaku doktor politik, tak cuma nafsu melakukan KLB lalu kalah dan tidak diakui pemerintah, hal ini tentu saja mengecewakan. Mendowngrade kemampuam KSP Moeldoko, panglima jenderal bintang empat, wajar kalau ada yang menilai KSP Moeldoko hanya punya nafsu berkuasa saja tanpa melalui suatu proses pengambilan keputusan yang baik dan benar,” katanya.
Ketika ada rencana mengkudeta Partai Demokrati, kata Herzaky, pihaknya melakukan proses pengumpulan keterangan, dicek apakah informasi ini benar atau tidak, maka setelah itu Demokrat menyurat ke Presiden. Tidak cukup itu, Demokrat juga terus mengikuti pergerakan KSP Moeldoko.
“Sehari sebelum berangkat ke Deliserdang, kami percaya KSP Moeldoko berangkat ke Deliserdang. Meski sebelumnya KSP Moeldoko membantah terlibat, tapi kami tahu bahwa beliu akan berangkat ke Deliserdang dengan pesawat Garuda pada hari Jumat 5 Maret 2021,” katanya.
Itu diketahui dari petugas di Garuda bahwa di bandara KSP Moeldoko tidak masuk ke pesawat. Dia berusaha melakukan pengelabuan, ternyata dia menggunakan pesawat jet pribadi dari bandara Halim Perdanakusuma ke Medan dengan transit terlebih di Batulicin, Kalimantan Selatan.
Di Deliserdang, yang hadir itu bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka adalah para mantan kader Partai Demokrat dan bahkan banyak juga hadir kader partai lain. Motivasi para mantan kader atau para peserta KLB tentu hanya sekedar imbalan uang saja.
“Janjinya akan diberikan uang. Ada tiga puluhan orang yang diberi 100 juta, sisanya bervariasi mulai dari 50 juta hingga 25 juta. Karena iterjadi kekacauan, pihak KSP Moeldoko banyak yang kecewa dan menuntut janji janji palsu yang tidak tertunaikan,” kata Herzaky.
“Dari upaya kudeta itu, pemerintah cukup adil dan bijaksana. Kemenkumham menolak hasil KLB, namun kami diingatkan oleh beberapa jendral bintang empat bahwa Moeldoko tidak akan berhenti selama dia masih di KSP. Bahkan masih melakukan beberapa rapat untuk melanjutkan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat bagian kedua,” beber Herzaky.
Lebih jauh, Herzaky mengatakan, kader-kader Demokrat tidak terkejut dengan koalisi Moeldoko-Yusril Ihza Mahendra.
Kedua orang ini, sama abisiusnya, egomania. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya.
“Kami sudah mendapatkan informasi mereka berdua ini sejak tiga bulan lalu sudah ada pembicaraa mereka berdua ini melalui zoom meeting dari rumah KSP Moeldoko di Menteng pada awal Agustus 2021,” kata Herzaky.
Strategi mereka, lanjut Herzaky, dalangnya adalah Moeldoko, wayangnya Yusril, dengan pemeran pembantu para penggugat AD ART Partai Demokrat.
“Kontrak profesional itu pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Tapi kami minta Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi. Wajar kalau kader Demokrat marah ketika Yusril mengatakan upayanya membela Moeldoko adalah berjuang demi demokrasi. Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu AD ART partainya Pak Yusril. Itu baru masuk akal,” singgung Herzaky.
Selain itu, lanjutnya, Yusril tidak paham aturan atau belum baca aturannya. Jjika keberatan dengan AD ART, ajukan ke mahkamah partai, bukan ke Mahkamah Agung.
“Kami juga memperhatikan stabilitas emosi Yusril. Ketika kader Demokrat katakan kok Yusril sekarang menggugat AD/ART yang tahun lalu dijadikan dasar untuk mengusung anaknya pak Yusril menjadi calon Bupati Bangka Belitung,” ujarnya.
Herzaky pun memberikan dua pilihan kepada Moeldoko. Pertama menghentikan semua ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat dan mengakui kesalahannya. Demokrat yakin masih ada ruang perbaikan bagi siapa pun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat hilaf atau salah.
“Pilihan kedua silahkan lanjutkan abisinya, dan siap-siap kehilangan bukan saja uangnya tapi juga nama baik dan kehormatan. Bukan saja kehormatan pribadi tapi juga kehormatan keluarganya. Kami yakin insya Allah bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia kami dapat memenangkan proses hukum ini,” jelas Herzaky.
Dia juga mengingatkan kepada KSP Moeldoko agar memakai cara-cara yang demokratis dan beradab. Jika memang ada ambisi menjadi presiden, dirikanlah partai sendiri. Sudah ada contohnya jenderal mendirikan partai.
“Jendral Edi Sudrajat mendirikan mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan, Jendral Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra. Itulah sejatinya jendral. Mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.
Untuk itu, dia minta kepada KSP Moeldoko jika benar mengaku jenderal dirikanlah partai sendiri, jangan mengganggu partai orang lain.
“Kepada seluruh rakyat Indonesia para tokoh nasional LSM dan seluruh elemen masyarakat atas nama pimpinan pengurus mengucapkan terima kasih atas bantuan, perhatian dan dukungannya kepada kami dalam upaya menyelamatkan demokrasi dan demokrat dari para pegal politik,” pungkas keterangan pers Harzaky. (bes)
Komentar