TILIK.ID — Pengajuan hak Interpelasi balapan Formula E oleh anggota Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI mendapat cibiran berbagai pihak. Pengajuan itu seolah akan membela kepertingan rakyat, namun sesungguhnya ingin menjegal elektabilitas Gubernur DKI Anies Baswedan.
Ramainya isu interpelasi Formula E juga dicibirin oleh JejakartaKita. Dalam narasinya yang dipantau TILIK.id, Jumat, mereka menulis judul “PDIP dan PSI Ganas di Formula E, Tapi Melempem di MotoGP Mandalika”.
Dalam unggahannya, JejakartaKita menulis, Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta secara resmi menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait pelaksanaan Formula E di Tahun 2022 mendatang.
“PDIP dan PSI ngotot mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Gubernur Anies ini salah dan tidak berpihak kepada rakyat Jakarta. Menurut mereka, Formula E hanya pemborosan anggaran dan membuat APBD DKI Jakarta mengalami defisit,” demikian JejakartaKita
Namun menurut JejakartaKita, faktanya, kegiatan Formula E yang dilaksanakan pada tahun 2022 besok bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi dan pariwisata bagi warga Jakarta.
“Saat kegiatan Formula E terlaksana seluruh roda ekonomi di Jakarta akan merasakan manfaatnya, mulai dari sektor pariwisata, sektor konstruksi, sekor informal, sektor makanan, dan sektor-sektor lainnya akan merasakan manfaat ekonomi akibat diselenggarakannya kegiatan Formula E.”
Pasalnya, pelaksanaan balapan mobil cepat bertenaga listrik itu akan banyak wisatawan mancanegara yang hadir di Jakarta.
“Jadi apa alasan PDIP dan PSI ngotot bilang bahwa kegiatan ini tidak pro rakyat? Jika alasannya anggarannya bisa dialihkan untuk membantu warga Jakarta, apa mereka lupa jika selama pandemi Pemprov DKI Jakarta tidak pernah sedikitpun mengurangi anggaran bantuan sosial untuk warganya?”
JejakartaKita menguraikan, PDIP dan PSI mengatakan bahwa anggaran DKI Jakarta defisit sehingga harus membatalkan Formula E. Lalu apa mereka lupa jika APBN mengalami defisit hingga lebih dari 5%?
PDIP dan PSI sepertinya juga lupa, jika sirkuit Moto GP Mandalika masih terus dikebut pembangunannya oleh pemerintah pusat agar bisa digunakan pada tahun 2022 besok. Apakah mereka menolak pembangunan tersebut?
Tentunya tidak, padahal jelas-jelas Mandalika dibangun dari utang luar negeri senilai Rp. 3,6 Triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan harus dicicil selama 35 tahun. Jika dibandingkan dengan Formula E, biaya pembangunan sirkuit mandalika jelas berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan Formula E yang hanya sekitar Rp. 400 miliar dan menggunakan APBD DKI Jakarta.
Bicara soal membela kepentingan rakyat Jakarta, pada tahun 2020 kemarin PDIP jelas menjadi satu-satunya partai yang menolak pembangunan kembali Kampung Akuarium yang digusur pada zaman Gubernur Ahok. Padahal kebijakan membangun kembali kampung akuarium jelas merupakan kebijakan yang pro rakyat dan PDIP menolaknya.
“Jadi, sebenarnya yang dilakukan PDIP dan PSI ini beneran untuk membela rakyat Jakarta atau karena terancam oleh elektabilitas Gubernur Anies yang semakin tinggi?”
“Jangan ngaku-ngaku belain rakyat Jakarta kalau ternyata kepentingan yang dibawa murni kepentingan Partai Politik yang takut dengan Elektabilitas Gubernur Anies Baswedan karena elektabilitas kader mereka pada nyungsep. Berhentilah bohongi rakyat Jakarta!”
Komentar