Merah Putih Dilarang di PIK, Pemuda Utara Bergerak

TILIK.ID — Pelarangan pengibaran bendera Merah Putih perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) berbuntut. Ratusan pemuda yang menamakan diri Pemuda Utara mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus tersebut.

Ratusan pemuda itu diwakili beberapa orang menggelar jumpa pers di kawasan Tanjung Priok, Ahad (29/8/2021).

Dalam pernyataannya, Pemuda Utara menyesalkan pelarangan tersebut yang membuat kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk tidak ada satupun bendera Merah Putih di saat Hari Proklamasi 17 Agustus 2021.

“Maka Kami Pemuda Utara dengan ini menyatakan Pemerintah dan aparatur negara dalam hal ini sudah lalai dan lemah akan nasionalismenya,” kata Ginting dalam jumpa pers, Ahad (29/8/2021).

Menurutnya, warga masyarakat dan pengelola serta pengembang perumahan kawasan di Pantai Indah Kapuk diduga telah melanggar UU No 24 Thn 2009 Pasal 7 Ayat 3 : yang di mana mengatur tentang Lambang Negara yang harus dan wajib diberlakukan kepada seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah NKRI.

Karena itu, Pemuda Utara menuntut:

1. Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab secara moral kepada seluruh rakyat Indonesia akan kejadian pada Tanggal 17/08/2021 di kawasan perumahan pantai Indah kapuk jakarta utara yang dimana pada hari tersebut adalah merupakan hari paling bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, dimana pada tanggal tersebut kita semua seluruh Rakyat Indonesia di manapun berada, wajib memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia dengan memasang dan mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah/gedung/bangunannya masing-masing sesuai UU Thn 2009 No.24 Pasal 07 Ayat 03 yang berlaku. Tetapi tdengan bukti yang kami miliki di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk tidak ada bendera merah putih yang dipasang dan dikibarkan di kawasan tersebut

BACA JUGA :  Anies, Gubernur Untuk Semua Pemeluk Agama

2. Pemerintah jangan menutup mata apalagi mengabaikan permasalahan ini seolah-olah ini sebuah permasalahan sepele, terutama Presiden Joko Widodo dalam hal ini juga harus bertanggung jawab akan kesamaan hak dan pemberlakuan hukum untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Siapapun dan di manapun berada di seluruh wilayah NKRI

3. Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus segera memberikan himbauan keras kepada seluruh warga masyarakat yang bermukim di perumahan PIK tersebut agar meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia secara terbuka di media massa, elektronik dan media onlie serta kanal-kanal YouTube secara Nasional, selama 3×24 Jam secara berturut-turut.

4. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Juga harus memberikan sanksi keras terhadap pengelola dan pengembang di Kawasan perumahan PIK sesuai dengan Pergub, Perda, dan Sanksi administratif yg berlaku.

5. Pemuda Utara bergerak memberikan waktu 3×24 jam kepada pihak terkait terhitung dari tanggal 29 Agustus 2021, jika tidak segera merespon apalagi mengabaikan, maka pemuda utara bergerak akan menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran di kawasan perumahan PIK dan Balaikota DKI Jakarta.(bes)

BACA JUGA :  Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Tepatkah?

Komentar