oleh

Pengguna Tidak Bisa Pakai WA Lagi Jika Tak Setujui Kebijakan Privasi Terbarunya

TILIK.id, Jakarta — Aplikasi perbincangan WhatsApp (WA) akan mengeluarkan kebijakan privasi baru untuk pengguna di seluruh dunia. Kebijakan itu seperti “memaksa” untuk disetujui oleh user. Jika tidak maka pengguna tidak bisa menggunakan WA lagi.

Pengguna disarankan untuk menyetujui kebijakan baru tersebut agar tetap bisa menggunakan platform WhatsApp. Jika tidak, pengguna tidak bisa lagi mengakses WhatsApp mulai 8 Februari 2021.

Kebijakan privasi terbaru ini akan diberlakukan secara bertahap dan disampaikan kepada setiap pengguna saat membuka aplikasi Whats App. WA akan mengirim laman pop up persetujuan sebelum pengguna bisa kembali mengakses pesan.

“Menghargai privasi Anda sudah ditanamkan dalam DNA kami,” kata WhatsApp di laman FAQ resmi mereka, dikutip Jumat.

Melalui kebijakan ini, WhatsApp akan mengumpulkan data, antara lain berupa nomor ponsel, informasi perangkat dan koneksi, lokasi, log, cookies dan kontak.

Sementara untuk pesan, WhatsApp menyatakan pesan disimpan di perangkat, bukan dibserver mereka. “Begitu pesan terkirim, mereka dihapus dari server kami,” kata WhatsApp.

Jika pesan tidak terkirim, misalnya karena penerima pesan sedang tidak tersambung ke internet, WhatsApp menyimpannya, dilindungi enkripsi selama 30 hari. Jika lewat dari 30 hari, pesan tersebut akan dihapus dari server WhatsApp.

Phone Arena di laman mereka menuliskan, data yang dihimpun ini akan digunakan bersama perusahaan yang satu grup dengan Facebook Inc, antara lain Facebook Payments, CrowdTangle dan Onavo.

Apa reaksi atas kebijakan baru WA ini? Bagi pegiat keamanan siber, pembaruan di WhatsApp ini tergolong meresahkan. Pakar keamanan siber Jiten Jain, dikutip dari laman Times of India, berpendapat meski pun WhatsApp memberi opsi untuk memilih atau tidak, kebijakan baru ini merupakan ancaman bagi privasi.

Menurut Jain, penggunaan data bersama untuk bisnis bisa juga berarti WhatsApp akan membuka data untuk pemerintah dan penegak hukum.

“Data yang tersedia dan dibagikan oleh WhatsApp mulai mirip dengan Facebook. Facebook membagikan data ke pemerintah jika ada permintaan. Sepertinya WhatsApp akan mulai melakukan hal yang sama,” kata Jain.

Menurut pengacara bidang teknologi di India, Mishi Choudhary, sebenarnya memberikan “persetujuan yang memaksa” dengan meminta pengguna mengklik “Agree” (setuju) atau tidak bisa lagi menggunakan WhatsApp. (lba)

Komentar