Oleh: Tony Rosyid
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)
TEGAS! Maklumat MUI poin No 4, “Wajib RUU HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun”.
Jadi, tolak. Bukan revisi. Tolak artinya, batalkan pembahasan RUU HIP. Gak ada ruang. Kenapa? Karena masalah di RUU HIP bukan hanya soal materi, tapi diduga ada upaya untuk membangkitkan PKI.
Maka, di poin No. 5 Maklumat MUI dinyatakan “Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dari PKI, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib”.
Tidak hanya menolak, MUI juga mendesak pihak yang berwajib, dalam konteks ini tentu adalah kepolisian untuk mengusut siapa saja yang terlibat dibalik upaya untuk membangkitkan PKI melalui RUU HIP.
Dan poin No. 6 “Meminta dan menghimbau kepada umat Islam Indonesia agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran faham komunis dengan pelbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini”.
“Metode licik”, kata MUI. Pilihan diksinya keras sekali. Artinya, MUI menyimpulkan bahwa cara-cara yang dipakai oleh PKI itu licik. Menghalalkan segala cara. Wajar dong… PKI kan anti Tuhan. Standar moralnya tentu beda dengan umat beragama.
Pada poin 8, MUI Pusat dan segenap Pimpinan MUI Propinsi se-Indonesia “menghimbau Umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham dan berbagai upaya licik yang dilakukan PKI”
Lagi-lagi, kata “licik” dipakai oleh MUI untuk mengulangi ketegasannya tentang usaha PKI untuk bangkit.
Maklumat MUI jelas dan tegas: Tolak RUU HIP. Tak ada ruang untuk dibahas lagi. MUI yang didukung oleh hampir semua elemen Umat Islam menginginkan RUU HIP dibatalkan. Sekali lagi, dibatalkan. Bukan direvisi
Jangan coba-coba mengotak atik, merekayasa dan melakukan negosiasi untuk melanjutkan RUU HIP.
Ada isu, diktum “Khilafah” mau dimasukkan sebagai bagian dari negosiasi. Ini lucu dan menggelikan. Barter “Khilafah” terlalu mengada-ada.
Maklumat MUI poin No 4 “ tolak tanpa kompromi”, itu jelas dan tegas. Gak ada kompromi artinya gak ada negosiasi. Mau Khilafah kek, mau piagam Jakarta kek, atau apapun. Tidak! No negosiation! Gak ada kompromi.
Tegas dan keras juga ternyata organisasi para ulama yang lahir 26 Juli 1975 ini. Teringat Buya Hamka, ketua MUI pertama. Lugas, tak bisa diajak kompromi untuk hal-hal yang prinsip. Nampaknya, MUI ingin menunjukkan jati dirinya yang asli.
Dalam konteks perlawanannya terhadap RUU HIP, MUI Pusat tidak sendirian. Maklumat ini didukung oleh MUI seluruh Indonesia. Juga didukung oleh ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Ansor, FPI, dan berbagai elemen masyarakat muslim di seluruh Indonesia.
Pemerintah dan DPR akan lebih bijak jika mendengar aspirasi dan peringatan ini. Batalkan RUU HIP, dan jangan dibahas lagi di DPR. Jangan mencoba untuk bernegosiasi, karena itu hanya akan memperkuat kecurigaan yang dari semula sudah tumbuh di kalangan umat Islam. Jika pembahasan RUU dipaksakan, khawatir ini justru akan memancing gejolak bangsa. Berbahaya!
Jakarta, 16 Juni 2020
Komentar