oleh

Diskusi UMA soal Covid-19: Konsep New Normal hanya Pelarian dari Ketidakmampuan Pemerintah

TILIK.id, Jakarta — Wabah Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung tiga bulan. Sejumlah kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi sudah dikeluarkan. Berharap kurva melandai, malah sebaliknya trend menanjak. Kasus positif bertambah rata-rata 500-an per hari.

Memang ada penambahan penyembuhan dan berkurangnya kematian, namun penambahan kasus positif baru sampai di atas angka 500-an per hari menandakan virus belum terkendali. Pemerintah gamang, lalu mengeluarkan konsep sumir dengan nama New Normal.

New Normal akhirnya menjadi perbincangan baru dan seperti menutup perbincangan tentang Covid-19 itu sendiri. Berdamai dengan virus menjadi landasan Presiden Jokowi menerapkan istilah New Normal itu. Dan dengan sekejap semua struktur pemerintahan dengan latahnya bicara new normal meski istilah itu masih sangat sumir.

Seperti apa kehidupan New Normal itu? Perkumpulan UMA (Usaha Memajukan Anakbangsa) pun mengkajinya melalui diskusi virtual pada Ahad malam (31/5/2020) sampai dinihari tadi.

Dalam kajian, ikut bergabung seluruh jajaran UMA dari berbagai latar belakang profesi dan aktivitas. Antara lain Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska, mantan anggota DPR tiga periode HM Sofhian Mile, Menteri Agraria dan Tata Ruang 2014-2016 Ferry Mursyidan Baldan, Budayawan N Syamsuddin Ch Haesy, Ketua Umum Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI) Dr Ir Surya Darma, pakar kesehatan masyarkat Dr Herry Norman, mantan anggota DPR RI Unchu Natsir, Dirut TILIK.id Ir Lilik Muflihun, anggota DPRD Banten Moh Bahri, Yuyon Ali Fahmi, dll.

Bertindak sebagai host sekaligus moderator adalah Ir Tigor Sihite dibantu Farida Islahiyah.

Ferry Mursyidan Baldan dalam paparannya mengatakan, konsep new normal yang dengan cepat diikuti oleh semua jenjang dan struktur kekuasaan, itu semacam pelarian dari ketidakmampuan pemerintah menghadapi main problemnya sendiri. New normal sebenarnya adalah konsep ekonomi untuk menghindari tanggunjawab penanganan masalah kesehatan masyarakat.

“Jadi ini semacam hiburan dari ketidakmampuan mengatasi main problemnya pada aspek penanganan medis dari wabah yang ada, bagaimana melindungi msyarakat,” kata Ferry M Baldan.

Dikatakan, ketika konsep PSBB itu diterapkan, ketika mau diperpanjang, atau ketika mau dihentikan, tidak ada evaluasi dan tidak ada report tentang peta kondisi yang sebenarnya.

“Yang saya bisa lihat adalah Kabupaten Bandung Barat menyatakan new normal. Tapi Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung itu PSBB dilanjutkan. Itu kan satu kawasan, bahkan Bandung Barat itu pemekaran dari Kabupaten Bandung,” katanya.

Menurutnya, dengan penerapan new normal tanpa evaluasi dan report, menegaskan ini adalah pelarian dari problem medis yang tidak tetangani, tidak ada ukuran yang feasible sehingga penanganannya menjadi tidak efektif.

“Bagi saya, memang perlu rumusan bagaimana menghadapi wabah yang panjang ini karena belum ada vaksin dan sebagainya. Dalam hal ini juga perlu stamina dan energi untuk melakukan langkah-langkah panjang. New normal hanya konpensasi saja saja dari masalah kesehatan,” beber mantan Ketua Umum PB HMI ini.

Dikatakan, langkah pemerintah terlihat sporadis. Tidak terlihat apa langkah signifikan yang ingin dialakukan oleh pemerintah, oleh negara kepada masyarakatnya.

“Inilah yang saya kira potensi, katakanlah kekesalan, karena dibuat sedemikian rupa tanpa ada gairah dan gerah dalam melangkah. Ini akhirnya bisa memicu ledakan yang sangat dahsyat. Potensi ini tersimpan dan sangat-sangat berbahaya, karena orang bisa melakukan apapun,” ujarnya.

Ferry ingin mengatakan penting dilakukan langkah medis sebagai langkah prioritas. Jangan ada narasi yang mengatakan semua langkah yang dilakukan merupakan langkah medis, padahal pelonggaran yang dilakukan justru lebih mengakomodir kepemtingan ekonomi tertentu.

“Kebijakan pelonggaran, penghentian PSBB, protokol kesehatan, dan lain-lain itu, jangan seperti mau dialihkan pada samata-mata an sich problem ekonomi. Karena wabah itu sendiri belum dihadapi oleh negara,” kata Ferry.

Harus diingat, bahwa yang paling terpukul dalam wabah ini, adalah masyarakat. Masyarakat selain menghadapi problem kesahatan, juga masalah ekonominya. Lebih jauh lagi adalah problem sosial keagamaannya.

“Tumpukan masalah ini menimbulkan pertanyaan negara sudah melakukan apa untuk masyarakat? Anggaran besar besar sudah keluarkan, dangan Perppu dan sebagainya itu apa. Nah inilah menurut saya sesutu yang bisa menimbulkan kekacauan yang besar,” kata Ferry.

Konsep new normal, menurut dia, lebih sebagai pelarian ke kepentingan ekonomi setelah pemerintah tidak mampu mengatasi problem utama kesehatan masyarakat. Sementara langkah-langkah ekonomi tidak konkret, bahkan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan akibat Perppu Covid itu.

“Masalah ekonomi kita hanyalah dampak saja. Kalau masalah keseshatan dan covid sudah tertangani, maka dampaknya itu bisa diatasi secara bersama,” pungkas Ferry.

Di forum yang sama, Budayawan N Syamsuddin Ch Haesy sependapat dengan Ferry, bahwa new normal hanyalah pelarian. Bahkan hanya hiburan, tidak menyentuh substansi pada tanggungjawab untuk masyarakat.

Bang Sem Haesy, demikian biasa dipanggil, menggambarkan bahwa dalam tiga bulan wabah covid ini, rakyat diliputi kecamasan. Kalau ada harapan tentu ada kecemasan. Kecemasan ada karena tidak mampu mengatasi Covid-19, dan ketidakmampuan mengatasi masalah-masalah ekonomi serta ketidakmampuan menentukan prioritas.

Peristiwa kemarian George Floyd di Amerika Serikat oleh seorang polisi, kata Bang Sem, seperti menjelaskan banyak hal. Dua teriakan Floyd yaitu “saya tidak bisa bernapas lagi” dan “help me” menggambarkan kalimat itu adalah juga merupakan teriakan warga lainnya di seantero dunia. Covid telah membuat dunia berteriak minta tolong.

“Bagi kita, Covid-19 adalah masalah utama. Itu jelas. Tapi orang berlomba mencari ketiak ular. Padahal ular tidak punya ketiak. Nah untuk melumpuhkan ular, yang diperlukan adalah pawang ular,” ujar Bang Sem.

Siapa pawang itu? Bang Sem merujuk pada politisi Indonesia yang ada di Senayan. Oleh karena itu, dia minta politisi ikut ambil bagian dalam penjelesaian masalah covid dulu baru kemudian patahkan ekonomi kapitalistik yang banyak riba-nya itu.

“Mumpung ekonomi global kapitalistik porak poranda, saatnya kalian ganti dengan universe prosperity. Artinya apa? Hal-hal yang ribanya berlebihan kurangilah separoh,” beber Sem Haesy.

Separoh fungsi bank itu harus diubah dengan melakukan reposisi. Yaitu tidak lagi pada product centric, tapi ke people centric, kepada customer centric. Jadi tidak lagi bicara product centric, tapi people centric.

“Apa contohnya? Contohnya yang dilakukan Anies. Anies itu melakukan reposisi pada people centric sehingga seluruh problemnya diorientasikan ke situ. Akhirnya dia mengatakan kepada ASN, seluruh proyek-proyek dihentikan kecuali yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” kata Sem. (lms)

Komentar